Pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh level Rp17.500 per dolar AS tentu menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat dan dunia usaha. Angka tersebut bukan hanya persoalan statistik ekonomi, tetapi juga menyangkut psikologi pasar, kepercayaan investor, dan rasa aman masyarakat terhadap kondisi ekonomi nasional. Namun demikian, situasi ini sebaiknya tidak disikapi dengan kepanikan berlebihan. Indonesia hari ini bukan Indonesia tahun 1998. Fundamental ekonomi nasional relatif lebih kuat, sistem perbankan lebih terjaga, dan pemerintah memiliki pengalaman menghadapi berbagai gejolak global, mulai dari krisis finansial hingga pandemi. Pernyataan Purbaya Yudhi Sadewa yang meminta masyarakat tidak panik patut diapresiasi sebagai upaya menjaga optimisme publik. Di tengah tekanan global, stabilitas psikologis pasar memang sangat penting. Kepanikan justru dapat memperburuk keadaan karena memicu ketidakpercayaan terhadap ekonomi nasional. Meski begitu, optimisme tetap harus dibarengi kewaspadaan. Pelemahan rupiah tetap membawa konsekuensi nyata terhadap biaya impor, harga bahan baku industri, hingga potensi kenaikan harga kebutuhan pokok. Dunia usaha membutuhkan kepastian dan kenyamanan agar roda ekonomi tetap bergerak. Karena itu, pemerintah perlu mengedepankan pengelolaan APBN yang disiplin, sehat, dan tepat sasaran. APBN harus menjadi instrumen stabilisasi ekonomi, bukan sekadar alat belanja rutin. Belanja negara perlu diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat sektor produktif, memperluas lapangan kerja, dan menjaga proyek-proyek strategis agar tetap berjalan. Di saat yang sama, iklim usaha juga harus dijaga tetap kondusif. Dunia usaha tidak boleh dibebani ketidakpastian kebijakan, pungutan yang berlebihan, maupun regulasi yang berubah-ubah. Ketika pelaku usaha merasa nyaman, investasi akan tetap bergerak, produksi berjalan, dan lapangan kerja dapat dipertahankan. Pemerintah dan Bank Indonesia tentu memiliki instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi. Namun stabilitas tidak cukup hanya dijaga melalui intervensi pasar atau kebijakan moneter. Yang lebih penting adalah membangun kepercayaan bahwa negara hadir dengan tata kelola ekonomi yang sehat, transparan, dan berpihak pada keberlangsungan usaha rakyat. Dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan bukan rasa takut, melainkan sikap tenang dan realistis. Kita tidak perlu panik, tetapi juga tidak boleh lengah. Momentum ini justru harus menjadi pengingat bahwa ketahanan ekonomi nasional hanya bisa dibangun melalui pengelolaan fiskal yang baik, kebijakan yang konsisten, dan keberpihakan pada dunia usaha serta rakyat kecil. Jika stabilitas APBN terjaga dan dunia usaha tetap nyaman, maka tekanan terhadap rupiah bukanlah akhir dari segalanya, melainkan tantangan yang masih bisa dihadapi bersama