Kecelakaan maut terjadi di ruas Tol Pasuruan–Probolinggo (Paspro), Sabtu sore, yang melibatkan rombongan anggota DPR RI Fraksi PKB, Muhammad Hilman Mufidi. Peristiwa ini kembali menyoroti tingginya risiko kecelakaan akibat kelelahan pengemudi di jalur tol antarkota.
Insiden terjadi sekitar pukul 15.14 WIB di KM 834 jalur B, wilayah Desa Posangit Lor, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo. Mobil Toyota Innova bernopol N-1297-NB yang ditumpangi Gus Hilman menabrak dump truck bernopol W-8439-UK dari belakang.
Berdasarkan informasi awal, kendaraan Innova dikemudikan oleh Mahrus Ali dan membawa tiga penumpang, yakni Gus Hilman, Alex Anwaruh, dan Adinda Najwa. Dugaan sementara, kecelakaan dipicu faktor human error setelah sopir diduga kehilangan konsentrasi akibat mengantuk saat melaju di jalur cepat.
Kanit Gakkum Satlantas Polres Probolinggo Kota, Aipda Taufik, menjelaskan dump truck saat itu berjalan di lajur kiri dengan arah yang sama. Namun, Innova yang melaju cukup cepat tidak mampu menghindar hingga menghantam bagian belakang kanan truk.
Benturan keras menyebabkan kerusakan parah di bagian depan kendaraan. Petugas kepolisian segera melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi korban untuk mendapatkan penanganan medis.
Peristiwa ini menambah daftar panjang kecelakaan di jalan tol yang dipicu kelelahan pengemudi. Dalam banyak kasus, rasa kantuk sering kali datang tanpa disadari, terutama saat perjalanan panjang pada siang atau sore hari ketika kondisi tubuh mulai mengalami penurunan fokus.
Pihak kepolisian masih mendalami penyebab pasti kecelakaan. Pengendara diimbau untuk beristirahat secara berkala, memastikan kondisi fisik tetap prima, serta tidak memaksakan diri mengemudi ketika mulai kehilangan konsentrasi.
Alumni IPB dan saat ini bekerja di sebuah perusahaan konsultan manajemen dan keuangan
Lihat Semua Tulisan →Dapatkan update berita, perspektif, market dan cerita warga langsung ke email Anda.
JAKARTA – Kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menyalurkan 1.098 ekor sapi qurban untuk Idul Adha 1447 Hijriah menuai polemik di tengah masyarakat. Perdebatan muncul setelah pemerintah mengungkap bahwa pengadaan sapi qurban tersebut menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui skema bantuan kemasyarakatan presiden atau Banpres. Sebagian publik menilai penggunaan APBN untuk pengadaan hewan qurban berpotensi menimbulkan persoalan etika, terutama di tengah tekanan ekonomi, efisiensi anggaran, dan banyaknya kebutuhan prioritas daerah. Namun di sisi lain, pemerintah menegaskan program tersebut merupakan tradisi kenegaraan yang telah berlangsung sejak era presiden-presiden sebelumnya dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat luas. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menjelaskan bahwa sapi qurban Presiden bukanlah qurban pribadi, melainkan bantuan pemerintah kepada masyarakat agar masyarakat di daerah dapat merasakan momentum Idul Adha secara bersama-sama. Menurut pemerintah, sebanyak 598 ekor sapi disalurkan ke 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, sementara 500 ekor lainnya diberikan kepada pondok pesantren, lembaga sosial, tokoh agama, dan lembaga pendidikan. Sapi-sapi tersebut disebut berasal dari peternak lokal dan memiliki standar bobot antara 800 kilogram hingga 1,3 ton. Polemik semakin ramai setelah muncul estimasi nilai anggaran pengadaan yang disebut mencapai sekitar Rp100 miliar. Angka tersebut memicu kritik dari sebagian warganet yang mempertanyakan urgensi penggunaan APBN untuk kegiatan simbolik keagamaan di tengah kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang masih tinggi. Di sisi lain, Majelis Ulama Indonesia atau MUI menilai penggunaan APBN untuk qurban Presiden tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh menyebut dalam tradisi Islam, seorang pemimpin diperbolehkan menggunakan kas negara atau baitul mal untuk kemaslahatan rakyat, termasuk dalam penyediaan hewan qurban. MUI juga menilai APBN dalam konteks negara modern dapat diposisikan sebagai baitul mal yang digunakan untuk kepentingan publik. Karena itu, qurban yang disalurkan bukan dianggap ibadah personal Presiden, melainkan bagian dari bantuan sosial negara kepada masyarakat. Meski demikian, sejumlah pengamat menilai polemik ini menunjukkan pentingnya sensitivitas pemerintah dalam penggunaan anggaran negara. Di tengah tuntutan transparansi dan efisiensi APBN, publik kini semakin kritis terhadap setiap pengeluaran negara, termasuk yang berkaitan dengan simbol politik dan kegiatan seremonial. Perdebatan soal qurban Presiden akhirnya tidak hanya menyentuh aspek agama, tetapi juga menyangkut persoalan etika publik, prioritas anggaran, dan persepsi masyarakat terhadap penggunaan uang negara
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda meminta pemerintah segera mempercepat pembangunan flyover di kawasan Bulak Kapal, Bekasi, serta proyek Double-Double Track (DDT) guna mencegah terulangnya kecelakaan kereta api yang merenggut banyak korban jiwa. Menurut Huda, percepatan pembangunan infrastruktur perkeretaapian sudah menjadi kebutuhan mendesak mengingat tingginya frekuensi perjalanan kereta di wilayah Bekasi dan Jabodetabek. “Khusus untuk Bulak Kapal memang yang paling memungkinkan adalah flyover. Presiden juga sudah memberikan ruang fiskal yang cukup besar sehingga seharusnya pembangunan ini bisa dipercepat,” ujar Huda di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Ia menegaskan Kementerian Perhubungan tidak perlu menunggu terlalu lama rekomendasi final dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk mulai melakukan langkah-langkah perbaikan. “Kementerian Perhubungan sebenarnya tidak perlu menunggu rekomendasi lengkap KNKT. Teman-teman di lapangan dan KAI sebenarnya sudah mengetahui persoalan teknis yang terjadi,” katanya. Politikus PKB tersebut berharap rapat kerja Komisi V DPR RI dengan Kementerian Perhubungan dapat memberikan penjelasan terbuka kepada publik terkait hasil investigasi awal kecelakaan kereta di Bekasi Timur. “Kita ingin ada gambaran awal hasil investigasi forensik sehingga masyarakat memahami apa yang sebenarnya terjadi di lapangan,” ucapnya. Selain flyover, Huda juga menyoroti pentingnya percepatan proyek Double-Double Track (DDT) sepanjang lintasan Jakarta-Bekasi untuk memisahkan jalur kereta dalam kota dan luar kota. Menurutnya, proyek tersebut sudah tidak bisa ditunda karena menjadi solusi utama mengatasi kepadatan perjalanan kereta yang selama ini memicu berbagai persoalan. “DDT itu sebenarnya sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Jalur kereta luar kota dan dalam kota memang harus dipisahkan,” tegas Huda. Ia menyebut pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran sekitar Rp7 triliun untuk mendukung pembangunan DDT sehingga tidak boleh lagi ada alasan keterbatasan anggaran. “Pak Presiden sudah menyiapkan anggaran besar. Jadi sekarang tinggal percepatan pelaksanaan di lapangan,” ujarnya. Huda juga meminta Kemenhub segera menyelesaikan koordinasi dengan Pemerintah Kota Bekasi agar persoalan pembebasan lahan maupun hambatan administratif lainnya dapat segera dituntaskan. “Kita berharap tidak ada lagi hambatan teknis maupun administrasi sehingga pembangunan bisa segera berjalan,” pungkasnya.
Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintahannya akan menjalankan mazhab Ekonomi Pancasila sebagai landasan utama pembangunan nasional. Penegasan tersebut disampaikan dalam pidato Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu. Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus berpihak kepada rakyat serta menjunjung tinggi nilai keadilan sosial dan persatuan nasional. “Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berketuhanan, ekonomi yang berkemanusiaan, ekonomi yang menjunjung tinggi persatuan nasional,” ujar Prabowo. Menurut Kepala Negara, pembangunan ekonomi tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan kelompok tertentu atau wilayah tertentu. Negara, kata dia, harus hadir untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. “Ekonomi kita harus berkeadilan sosial, ekonomi kita harus berpihak kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Negara harus hadir, negara harus menjaga keseimbangan, negara harus memastikan pertumbuhan sekaligus pemerataan,” katanya. Presiden juga menyoroti pentingnya pelayanan publik yang baik dan birokrasi yang kuat sebagai syarat utama kemajuan suatu negara. Pemerintah, lanjutnya, harus mampu menciptakan kepastian hukum dan membantu dunia usaha dalam membuka lapangan kerja. “Tidak ada negara maju yang tidak unggul dalam memberikan pelayanan publik. Tidak ada negara maju kalau pemerintah yang lemah, birokrasi yang lemah, dan tidak ada kepastian hukum,” tuturnya. Dalam upaya memperkuat institusi negara, pemerintah disebut terus meningkatkan kesejahteraan aparatur, termasuk hakim, guna menciptakan lembaga yang profesional dan bersih dari praktik korupsi. “Ada yang sampai hampir 300 persen naiknya penghasilan hakim-hakim kita,” ucap Presiden. Prabowo juga menegaskan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi dan memperbaiki tata kelola birokrasi nasional. Ia meminta seluruh kementerian dan lembaga segera membersihkan praktik penyimpangan di lingkungan masing-masing. “Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup,” ujarnya. Selain itu, Presiden menyoroti perkembangan program Koperasi Merah Putih sebagai bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan. Hingga saat ini, sebanyak 1.061 koperasi disebut telah beroperasi di berbagai daerah. Pemerintah menargetkan sedikitnya 20 ribu koperasi dapat beroperasi pada Agustus mendatang dan lebih dari 60 ribu koperasi aktif hingga akhir tahun. Di sektor energi, pemerintah juga menegaskan komitmennya memperkuat ketahanan energi nasional melalui pengembangan energi baru dan terbarukan. Pemerintah menargetkan pembangunan energi surya hingga 100 gigawatt dalam tiga tahun ke depan. Program tersebut akan dipadukan dengan percepatan konversi kendaraan berbahan bakar minyak ke kendaraan listrik guna mengurangi ketergantungan impor BBM. “Kita akan hilangkan ketergantungan kita kepada impor BBM, dan kita akan menghemat devisa kita yang sangat berharga,” kata Prabowo.
