JAKARTA – Tragedi meninggalnya dua peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) saat mengikuti latihan dasar militer (Latsarmil) memunculkan pertanyaan mendasar: apakah pelatihan militer memang menjadi kebutuhan bagi calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)?
Program yang dirancang pemerintah untuk menyiapkan manajer koperasi desa tersebut kini menjadi sorotan setelah dua peserta dilaporkan meninggal dunia dalam rangkaian pelatihan. Peristiwa ini memicu diskusi luas mengenai kesesuaian metode pelatihan dengan tugas yang akan diemban para calon pengelola koperasi.
Pakar kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Agustinus Subarsono, menilai kejadian tersebut harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap desain pelatihan SPPI.
Menurutnya, manajer koperasi sejatinya membutuhkan kemampuan mengelola organisasi, menyusun rencana bisnis, memahami kebutuhan masyarakat, membangun jejaring usaha, hingga memastikan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Keterampilan tersebut dinilai lebih relevan dibandingkan materi yang bercorak militeristik.
"Pelatihan yang berhubungan dengan penyusunan rencana kerja koperasi dan manajemen keuangan profesional akan jauh lebih bermanfaat bagi keberhasilan koperasi," ujarnya.
Kritik tersebut mengemuka di tengah ambisi besar pemerintah menjadikan Koperasi Desa Merah Putih sebagai motor penggerak ekonomi desa. Dengan dana dan aset yang tidak sedikit, keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh kapasitas sumber daya manusia yang mengelolanya.
Sejumlah pengamat menilai disiplin memang penting dalam pengelolaan organisasi. Namun disiplin dalam tata kelola koperasi lebih tercermin melalui kemampuan menyusun laporan tepat waktu, menjaga transparansi, menghindari konflik kepentingan, dan mengelola usaha secara profesional.
Karena itu, muncul dorongan agar pemerintah membuka ruang evaluasi dan melibatkan lebih banyak pihak, mulai dari praktisi koperasi, akademisi, hingga pelaku ekonomi desa untuk merumuskan model pelatihan yang lebih tepat sasaran.
Tragedi yang menimpa dua peserta SPPI ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan desa tidak hanya ditentukan oleh semangat program, tetapi juga oleh desain kebijakan yang tepat, aman, dan sesuai kebutuhan lapangan.
Kini, perhatian publik tertuju pada langkah pemerintah berikutnya: mempertahankan pola pelatihan yang ada atau melakukan penyesuaian demi memastikan tujuan besar Koperasi Desa Merah Putih dapat tercapai tanpa mengorbankan keselamatan peserta.
