JAKARTA – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda meminta pemerintah segera mempercepat pembangunan flyover di kawasan Bulak Kapal, Bekasi, serta proyek Double-Double Track (DDT) guna mencegah terulangnya kecelakaan kereta api yang merenggut banyak korban jiwa.
Menurut Huda, percepatan pembangunan infrastruktur perkeretaapian sudah menjadi kebutuhan mendesak mengingat tingginya frekuensi perjalanan kereta di wilayah Bekasi dan Jabodetabek.
“Khusus untuk Bulak Kapal memang yang paling memungkinkan adalah flyover. Presiden juga sudah memberikan ruang fiskal yang cukup besar sehingga seharusnya pembangunan ini bisa dipercepat,” ujar Huda di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Ia menegaskan Kementerian Perhubungan tidak perlu menunggu terlalu lama rekomendasi final dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk mulai melakukan langkah-langkah perbaikan.
“Kementerian Perhubungan sebenarnya tidak perlu menunggu rekomendasi lengkap KNKT. Teman-teman di lapangan dan KAI sebenarnya sudah mengetahui persoalan teknis yang terjadi,” katanya.
Politikus PKB tersebut berharap rapat kerja Komisi V DPR RI dengan Kementerian Perhubungan dapat memberikan penjelasan terbuka kepada publik terkait hasil investigasi awal kecelakaan kereta di Bekasi Timur.
“Kita ingin ada gambaran awal hasil investigasi forensik sehingga masyarakat memahami apa yang sebenarnya terjadi di lapangan,” ucapnya.
Selain flyover, Huda juga menyoroti pentingnya percepatan proyek Double-Double Track (DDT) sepanjang lintasan Jakarta-Bekasi untuk memisahkan jalur kereta dalam kota dan luar kota.
Menurutnya, proyek tersebut sudah tidak bisa ditunda karena menjadi solusi utama mengatasi kepadatan perjalanan kereta yang selama ini memicu berbagai persoalan.
“DDT itu sebenarnya sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Jalur kereta luar kota dan dalam kota memang harus dipisahkan,” tegas Huda.
Ia menyebut pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran sekitar Rp7 triliun untuk mendukung pembangunan DDT sehingga tidak boleh lagi ada alasan keterbatasan anggaran.
“Pak Presiden sudah menyiapkan anggaran besar. Jadi sekarang tinggal percepatan pelaksanaan di lapangan,” ujarnya.
Huda juga meminta Kemenhub segera menyelesaikan koordinasi dengan Pemerintah Kota Bekasi agar persoalan pembebasan lahan maupun hambatan administratif lainnya dapat segera dituntaskan.
“Kita berharap tidak ada lagi hambatan teknis maupun administrasi sehingga pembangunan bisa segera berjalan,” pungkasnya.
