BOGOR – APBD adalah uang rakyat. Karena itu, setiap rupiah yang dikelola pemerintah daerah seharusnya kembali sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat: pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan, pemberdayaan ekonomi, dan perlindungan sosial.
Namun, dalam struktur APBD Kota Bogor 2026, belanja pegawai masih menjadi salah satu beban besar. Berdasarkan olahan data APBDKITA Kota Bogor 2026 yang merujuk pada Lampiran Perwali Kota Bogor Nomor 57 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD TA 2026, total belanja daerah tercatat sebesar Rp3,183 triliun. Dashboard tersebut menyebut data pendapatan, belanja, pembiayaan, dan rekening anggaran diambil dari Lampiran I Perwali, sementara agregasi belanja SKPD berasal dari Lampiran II.
Dari total belanja tersebut, belanja pegawai Kota Bogor mencapai sekitar Rp1,184 triliun. Jika dihitung secara bruto, porsinya berada di kisaran 37,19 persen dari total belanja daerah.
Angka ini menjadi penting karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah atau UU HKPD memberi batas yang jelas. Pasal 146 ayat (1) mengatur bahwa daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah, di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD, paling tinggi 30 persen dari total belanja APBD. Jika persentasenya telah melebihi 30 persen, daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai paling lama lima tahun sejak UU tersebut diundangkan.
Dengan kata lain, batas 30 persen bukan sekadar angka teknis. Ia adalah arah kebijakan nasional agar APBD tidak terlalu berat membiayai aparatur, tetapi lebih besar digunakan untuk kepentingan publik.
Belanja Pegawai Masih Berat
Jika memakai hitungan bruto, belanja pegawai Kota Bogor 2026 sebesar Rp1,184 triliun masih berada di atas batas ideal 30 persen. Dengan total belanja daerah Rp3,183 triliun, batas 30 persen setara dengan sekitar Rp955,19 miliar. Artinya, terdapat selisih sekitar Rp228,87 miliar dari ambang 30 persen.
Namun, perhitungan final tentu tidak boleh dilakukan secara serampangan. UU HKPD mengecualikan tunjangan guru yang dialokasikan melalui Transfer ke Daerah atau TKD. Karena itu, Pemerintah Kota Bogor perlu membuka simulasi resmi: berapa belanja pegawai bruto, berapa komponen tunjangan guru dari TKD yang harus dikeluarkan, dan berapa rasio belanja pegawai setelah koreksi tersebut.
Dari pembacaan awal, sekalipun komponen tunjangan guru yang bersumber dari TKD dikeluarkan, porsi belanja pegawai Kota Bogor masih berpotensi berada di atas 30 persen. Artinya, Kota Bogor tetap memiliki pekerjaan rumah besar untuk menata struktur belanja daerah agar lebih sehat.
APBD Bukan Sekadar Membiayai Birokrasi
Persoalan belanja pegawai tidak boleh hanya dibaca sebagai urusan akuntansi. Ini adalah soal keberpihakan politik anggaran.
APBD bukan uang pemerintah. APBD adalah uang rakyat. Ia berasal dari pajak, retribusi, pendapatan daerah, transfer negara, dan sumber-sumber publik lainnya. Maka, logika dasarnya sederhana: birokrasi adalah alat untuk melayani rakyat, bukan tujuan utama dari anggaran itu sendiri.
Batas 30 persen sebenarnya sudah sangat moderat. Negara masih memberi ruang yang cukup besar untuk membiayai aparatur, gaji, tunjangan, dan kebutuhan birokrasi. Tetapi pada saat yang sama, negara juga mengingatkan bahwa APBD tidak boleh habis untuk menjalankan mesin pemerintahan.
Analogi etikanya bisa dilihat dalam pengelolaan zakat. Dalam zakat, amil memang berhak menerima bagian karena bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Namun amil hanya satu dari delapan asnaf penerima zakat, bersama fakir, miskin, mualaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. BAZNAS menjelaskan delapan asnaf tersebut sebagai kelompok yang berhak menerima zakat berdasarkan ketentuan syariat.
Tentu APBD bukan zakat. Tetapi pesan etikanya sejalan: pengelola dana tidak boleh lebih dominan daripada tujuan utama dana itu dikumpulkan. Dalam zakat, amil adalah pengelola agar zakat sampai kepada mustahik. Dalam APBD, birokrasi adalah instrumen agar uang rakyat kembali kepada rakyat.
Ujian Keberpihakan APBD Kota Bogor
Kota Bogor menghadapi banyak kebutuhan nyata. Kemacetan, banjir, drainase, pengelolaan sampah, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur lingkungan, penataan permukiman, penguatan UMKM, dan perlindungan sosial semuanya membutuhkan ruang fiskal.
Jika belanja pegawai terlalu besar, ruang untuk program publik akan semakin sempit. Belanja modal, inovasi pelayanan, pemberdayaan warga, dan pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat bisa terdorong ke pinggir.
Karena itu, pertanyaan “siapkah Kota Bogor menekan belanja pegawai di bawah 30 persen?” bukan hanya pertanyaan teknokratis. Ini adalah pertanyaan tentang arah APBD: apakah APBD akan terus berat di belanja rutin, atau mulai digeser lebih kuat menjadi instrumen kesejahteraan rakyat.
Langkah Menekan Belanja Pegawai di Bawah 30 Persen
Menekan belanja pegawai tidak cukup hanya dengan memangkas pos pegawai. Pemerintah Kota Bogor juga harus memperbesar kapasitas fiskal daerah. Artinya, ada dua jalan yang harus ditempuh bersamaan: mengendalikan belanja pegawai dan menaikkan total APBD melalui peningkatan PAD.
Pertama, Pemerintah Kota Bogor perlu menyusun peta jalan penurunan belanja pegawai secara bertahap. Roadmap ini harus memuat target tahunan, misalnya dari sekitar 37 persen turun menjadi 35 persen, lalu 33 persen, hingga akhirnya berada pada batas aman 30 persen atau di bawahnya. Penyesuaian tidak boleh dilakukan tiba-tiba, tetapi harus terukur dan tidak mengganggu pelayanan publik.
Kedua, perlu dilakukan audit menyeluruh terhadap komposisi belanja pegawai. Publik perlu mengetahui secara rinci berapa porsi gaji pokok, tunjangan melekat, tambahan penghasilan pegawai, honorarium, serta komponen belanja pegawai lainnya. Komponen tunjangan guru yang bersumber dari TKD juga harus dipisahkan secara jelas karena bagian ini dikecualikan dalam perhitungan UU HKPD.
Ketiga, Pemerintah Kota Bogor perlu mengevaluasi Tambahan Penghasilan Pegawai atau TPP agar benar-benar berbasis kinerja, beban kerja, risiko kerja, disiplin, dan capaian pelayanan. TPP tidak boleh hanya menjadi belanja rutin otomatis. TPP harus menjadi instrumen untuk memperbaiki kualitas birokrasi.
Keempat, perlu dilakukan pengendalian rekrutmen pegawai baru untuk posisi yang tidak mendesak. Kebutuhan pegawai harus dihitung berdasarkan analisis beban kerja, bukan sekadar mengganti jumlah pegawai yang pensiun. Posisi administratif yang bisa digantikan dengan sistem digital sebaiknya tidak terus diperbanyak.
Kelima, Pemerintah Kota Bogor harus mempercepat digitalisasi layanan publik. Semakin banyak layanan yang bisa dilakukan secara digital, semakin efisien kebutuhan struktur birokrasi. Perizinan, pajak daerah, retribusi, administrasi kependudukan, pengaduan warga, dan layanan dasar lainnya harus dibuat lebih cepat, transparan, dan hemat biaya.
Keenam, perlu dilakukan penataan organisasi perangkat daerah. Struktur dinas, badan, bidang, dan unit kerja harus dievaluasi agar tidak gemuk secara birokrasi. Pemerintahan daerah harus bergerak menjadi organisasi yang ramping, lincah, dan fokus pada pelayanan.
Ketujuh, Kota Bogor harus menaikkan kapasitas APBD melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah atau PAD. Ini salah satu jalan penting. Jika total APBD meningkat karena PAD naik, sementara belanja pegawai dikendalikan, maka persentase belanja pegawai otomatis bisa turun.
Peningkatan PAD dapat dilakukan melalui optimalisasi pajak daerah, retribusi daerah, digitalisasi pemungutan pajak, penertiban kebocoran pendapatan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, pengelolaan parkir yang lebih transparan, penguatan sektor jasa, pariwisata, kuliner, perdagangan, dan ekonomi kreatif.
Kedelapan, Pemerintah Kota Bogor perlu mengoptimalkan aset daerah yang belum produktif. Banyak aset pemerintah daerah yang dapat dikerjasamakan secara transparan tanpa harus dijual. Pemanfaatannya bisa diarahkan untuk ruang usaha UMKM, kawasan kuliner, parkir resmi, fasilitas publik, dan kerja sama pemanfaatan lahan yang tetap menjaga kepentingan masyarakat.
Kesembilan, Pemerintah Kota Bogor harus memperkuat BUMD dan unit usaha daerah agar benar-benar memberi dividen bagi APBD. BUMD tidak boleh hanya menjadi beban atau tempat penempatan jabatan, tetapi harus menjadi instrumen ekonomi daerah yang sehat, profesional, dan menghasilkan.
Kesepuluh, setiap pembahasan APBD harus menyertakan simulasi rasio belanja pegawai. DPRD dan publik perlu mengetahui berapa rasio belanja pegawai bruto, berapa setelah pengecualian tunjangan guru dari TKD, berapa target penurunannya, dan program publik apa saja yang akan diperbesar ketika ruang fiskal berhasil dibuka.
PAD Naik Harus Kembali ke Rakyat
Menaikkan PAD memang penting. Namun, peningkatan PAD tidak boleh menjadi alasan untuk memperbesar belanja birokrasi. PAD yang naik harus kembali kepada rakyat dalam bentuk layanan yang lebih baik, jalan dan drainase yang lebih layak, sekolah yang lebih memadai, layanan kesehatan yang lebih mudah, pengelolaan sampah yang lebih serius, serta pemberdayaan ekonomi warga.
Dengan kata lain, menaikkan PAD bukan semata-mata menambah uang kas daerah. Menaikkan PAD harus menjadi strategi untuk memperbesar manfaat APBD bagi warga.
Kesimpulan
Kota Bogor belum sepenuhnya siap jika dilihat dari struktur APBD 2026. Belanja pegawai masih sekitar 37,19 persen secara bruto dari total belanja daerah. Bahkan setelah memperhitungkan pengecualian tunjangan guru dari TKD, Kota Bogor masih perlu memastikan secara terbuka apakah rasionya sudah mendekati batas 30 persen atau masih berada di atasnya.
Namun, target menekan belanja pegawai di bawah 30 persen bukan hal mustahil. Kuncinya adalah keberanian menata birokrasi, memperkuat digitalisasi, mengevaluasi TPP, mengendalikan rekrutmen, menata organisasi perangkat daerah, memperkuat BUMD, mengoptimalkan aset, dan yang tidak kalah penting: menaikkan PAD secara sehat dan berkeadilan.
Pada akhirnya, APBD harus kembali pada hakikatnya: uang rakyat untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat, bukan sekadar untuk membiayai birokrasi.
