Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintahannya akan menjalankan mazhab Ekonomi Pancasila sebagai landasan utama pembangunan nasional. Penegasan tersebut disampaikan dalam pidato Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu.
Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus berpihak kepada rakyat serta menjunjung tinggi nilai keadilan sosial dan persatuan nasional.
“Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berketuhanan, ekonomi yang berkemanusiaan, ekonomi yang menjunjung tinggi persatuan nasional,” ujar Prabowo.
Menurut Kepala Negara, pembangunan ekonomi tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan kelompok tertentu atau wilayah tertentu. Negara, kata dia, harus hadir untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
“Ekonomi kita harus berkeadilan sosial, ekonomi kita harus berpihak kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Negara harus hadir, negara harus menjaga keseimbangan, negara harus memastikan pertumbuhan sekaligus pemerataan,” katanya.
Presiden juga menyoroti pentingnya pelayanan publik yang baik dan birokrasi yang kuat sebagai syarat utama kemajuan suatu negara. Pemerintah, lanjutnya, harus mampu menciptakan kepastian hukum dan membantu dunia usaha dalam membuka lapangan kerja.
“Tidak ada negara maju yang tidak unggul dalam memberikan pelayanan publik. Tidak ada negara maju kalau pemerintah yang lemah, birokrasi yang lemah, dan tidak ada kepastian hukum,” tuturnya.
Dalam upaya memperkuat institusi negara, pemerintah disebut terus meningkatkan kesejahteraan aparatur, termasuk hakim, guna menciptakan lembaga yang profesional dan bersih dari praktik korupsi.
“Ada yang sampai hampir 300 persen naiknya penghasilan hakim-hakim kita,” ucap Presiden.
Prabowo juga menegaskan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi dan memperbaiki tata kelola birokrasi nasional. Ia meminta seluruh kementerian dan lembaga segera membersihkan praktik penyimpangan di lingkungan masing-masing.
“Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup,” ujarnya.
Selain itu, Presiden menyoroti perkembangan program Koperasi Merah Putih sebagai bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan. Hingga saat ini, sebanyak 1.061 koperasi disebut telah beroperasi di berbagai daerah.
Pemerintah menargetkan sedikitnya 20 ribu koperasi dapat beroperasi pada Agustus mendatang dan lebih dari 60 ribu koperasi aktif hingga akhir tahun.
Di sektor energi, pemerintah juga menegaskan komitmennya memperkuat ketahanan energi nasional melalui pengembangan energi baru dan terbarukan. Pemerintah menargetkan pembangunan energi surya hingga 100 gigawatt dalam tiga tahun ke depan.
Program tersebut akan dipadukan dengan percepatan konversi kendaraan berbahan bakar minyak ke kendaraan listrik guna mengurangi ketergantungan impor BBM.
“Kita akan hilangkan ketergantungan kita kepada impor BBM, dan kita akan menghemat devisa kita yang sangat berharga,” kata Prabowo.
