JAKARTA – Di tengah tekanan nilai tukar rupiah dan meningkatnya ketidakpastian ekonomi, mantan Menteri Keuangan Chatib Basri menyampaikan pandangan tajam mengenai ruang gerak kebijakan fiskal pemerintah.
Menurut ekonom senior tersebut, tugas Menteri Keuangan pada dasarnya hanya berputar pada tiga pilihan utama: menaikkan pendapatan, memotong belanja, atau menambah pinjaman.
“Karena tugas dari Menteri Keuangan itu sebetulnya sangat gampang. Dia hanya punya opsi tiga hal. Naikkan, potong, pinjam,” ujar Chatib Basri di Jakarta, Selasa, 9 Juni 2026.
Pernyataan itu menjadi sorotan karena disampaikan saat rupiah sedang berada dalam tekanan. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat disebut sempat menembus kisaran Rp18.200 per dolar AS, sebelum berada di level sekitar Rp18.058 per dolar AS pada perdagangan spot.
Di balik kalimat yang terdengar sederhana, Chatib sebenarnya sedang menggambarkan dilema besar pengelolaan fiskal negara. Ketika penerimaan negara sulit dinaikkan, pemerintah harus menekan belanja. Jika belanja tidak bisa dipangkas, pilihan berikutnya adalah menambah utang.
Namun, ketiga opsi tersebut sama-sama tidak mudah dijalankan.
Menaikkan pajak di tengah tekanan ekonomi berisiko menekan daya beli dan dunia usaha. Menambah utang juga bukan pilihan ringan karena biaya dana sedang mahal. Karena itu, Chatib menilai langkah yang paling mungkin dilakukan pemerintah adalah memangkas belanja secara selektif.
Pemangkasan tersebut bukan berarti mengurangi belanja yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat. Justru yang perlu dievaluasi adalah belanja yang kurang produktif, tidak mendesak, bersifat seremonial, atau tidak memberi dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi.
Pernyataan Chatib juga membuka kembali perdebatan mengenai disiplin fiskal pemerintah. Dalam situasi rupiah melemah, pasar tidak hanya melihat kebijakan moneter, tetapi juga membaca arah APBN, defisit, belanja negara, dan kemampuan pemerintah menjaga kredibilitas fiskal.
Dengan kata lain, tekanan terhadap rupiah bukan semata urusan Bank Indonesia. Pemerintah juga dituntut memberi sinyal kuat bahwa anggaran negara dikelola secara hati-hati, efisien, dan berpihak pada prioritas yang benar.
Persoalannya, pemangkasan belanja sering kali bukan sekadar urusan teknis ekonomi. Ada konsekuensi politik di dalamnya. Setiap pengurangan anggaran dapat memunculkan resistensi dari kementerian, lembaga, daerah, hingga kelompok kepentingan.
Karena itu, pesan Chatib Basri menjadi relevan: secara teori pilihan fiskal hanya tiga, tetapi secara politik, memilih salah satunya membutuhkan keberanian.
Dalam kondisi rupiah melemah, pemerintah tidak cukup hanya menjaga optimisme. Yang lebih penting adalah menunjukkan disiplin anggaran, memperkuat penerimaan tanpa membebani rakyat secara berlebihan, serta memastikan utang tetap digunakan untuk kegiatan produktif.
Pada akhirnya, “naikkan, potong, pinjam” bukan sekadar rumus sederhana. Ia adalah cermin dari dilema besar fiskal Indonesia: bagaimana menjaga kepercayaan pasar, melindungi rakyat, dan tetap realistis menghadapi keterbatasan anggaran negara.
