Hasil Survei Nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan tren yang menarik mengenai elektabilitas tiga presiden petahana pada awal periode pertama pemerintahannya. Jika Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mampu menjaga bahkan meningkatkan elektabilitas pada tahun pertama masa jabatan, Presiden Prabowo Subianto justru menunjukkan tren penurunan.
Dalam survei SMRC, elektabilitas SBY relatif stabil, dari 40 persen pada Desember 2005, 40 persen pada Januari 2006, sempat menjadi 39 persen pada Maret 2006, lalu meningkat menjadi 44 persen pada Agustus 2006.
Sementara itu, elektabilitas Jokowi pada awal pemerintahannya justru menunjukkan tren positif. Dari 31 persen pada Oktober 2015, naik menjadi 33 persen pada Desember 2015, kemudian 40 persen pada Maret 2016, dan mencapai 44 persen pada Juni 2016.
Berbeda dengan dua pendahulunya, hasil survei SMRC menunjukkan elektabilitas Prabowo mengalami penurunan, dari 35 persen pada November 2025, menjadi 33 persen pada Februari–Maret 2026, hingga 15 persen pada Juli 2026.
Data tersebut tentu tidak dapat dimaknai sebagai hubungan sebab-akibat yang sederhana. Elektabilitas seorang presiden dipengaruhi banyak faktor, mulai dari kondisi ekonomi, dinamika politik, komunikasi pemerintah, hingga persepsi masyarakat terhadap berbagai kebijakan yang dijalankan.
Namun, jika melihat dinamika yang berkembang selama tahun pertama pemerintahan Prabowo, terdapat tiga kebijakan besar yang paling banyak menyita perhatian publik, yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), dan kebijakan efisiensi anggaran. Ketiganya memiliki tujuan yang baik, tetapi dalam implementasinya memunculkan berbagai kritik dan persepsi yang pada akhirnya ikut membentuk penilaian masyarakat terhadap pemerintah.
Grafik perkembangan elektabilitas tiga presiden pada tahun pertama masa pemerintahannya memperlihatkan pola yang menarik. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sama-sama mampu menjaga bahkan meningkatkan elektabilitasnya pada tahun pertama pemerintahan. Sebaliknya, Presiden Prabowo Subianto menghadapi tren penurunan yang cukup tajam.
Tentu, elektabilitas tidak pernah ditentukan oleh satu faktor. Kondisi ekonomi, stabilitas politik, komunikasi pemerintah, hingga dinamika sosial semuanya turut memengaruhi penilaian masyarakat. Namun, jika dicermati lebih jauh, terdapat tiga kebijakan besar yang tampaknya paling banyak membentuk persepsi publik pada tahun pertama pemerintahan Prabowo, yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), dan kebijakan efisiensi anggaran.
Program Baik, Implementasi Menjadi Tantangan
Pada awal peluncurannya, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memperoleh sambutan positif dari masyarakat. Gagasan menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Banyak pihak menilai program ini sebagai salah satu kebijakan unggulan pemerintahan Prabowo yang memiliki dampak sosial besar.
Namun, seiring berjalannya waktu, perhatian publik bergeser dari tujuan program menuju persoalan implementasi. Berbagai kritik bermunculan terkait tata kelola, mulai dari kesiapan pelaksana, mekanisme kemitraan, distribusi, hingga pengawasan penggunaan anggaran.
Di tengah berbagai persoalan tersebut, muncul pula sejumlah dugaan penyimpangan dan penanganan kasus korupsi yang berkaitan dengan pelaksanaan program di lapangan. Akibatnya, ruang publik lebih banyak membicarakan persoalan tata kelola dibandingkan manfaat program itu sendiri.
Di sisi lain, besarnya alokasi anggaran MBG juga memunculkan kekhawatiran di kalangan pendidikan. Sebagian pihak menilai ruang fiskal pemerintah untuk sektor pendidikan menjadi semakin terbatas karena pemerintah harus menyediakan anggaran yang sangat besar untuk mendukung pelaksanaan MBG. Terlepas dari benar atau tidaknya persepsi tersebut, isu ini berkembang luas dan ikut memengaruhi penilaian masyarakat terhadap pemerintah.
KDMP dan Menyempitnya Ruang Fiskal Desa
Kebijakan berikutnya adalah pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Tujuan pemerintah membangun koperasi sebagai motor penggerak ekonomi desa pada dasarnya mendapat apresiasi. Namun, skema pembiayaan yang diterapkan memunculkan keberatan dari sebagian kepala desa, perangkat desa, dan pegiat desa.
Melalui mekanisme pembiayaan yang digunakan, sebagian Dana Desa pada tahun-tahun berikutnya harus dialokasikan untuk memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman yang digunakan sebagai modal pembentukan koperasi. Konsekuensinya, ruang fiskal desa menjadi lebih terbatas karena sebagian anggaran yang sebelumnya dapat digunakan untuk pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan program prioritas lainnya kini harus dialihkan untuk membayar cicilan.
Bagi pemerintah, skema tersebut mungkin dipandang sebagai investasi ekonomi desa. Namun, bagi banyak pemerintah desa, kondisi ini dipersepsikan sebagai berkurangnya fleksibilitas dalam mengelola Dana Desa sesuai kebutuhan masyarakat setempat.
Efisiensi Anggaran dan Efek Berantai di Daerah
Kebijakan efisiensi anggaran juga menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan.
Penyesuaian belanja kementerian/lembaga dan transfer ke daerah membuat banyak pemerintah daerah harus melakukan revisi APBD. Berbagai proyek pembangunan ditunda, kegiatan pemerintahan dikurangi, hingga belanja daerah mengalami perlambatan.
Efek berantainya tidak hanya dirasakan pemerintah daerah, tetapi juga pelaku usaha lokal yang bergantung pada belanja pemerintah, sektor jasa, hingga sebagian aparatur sipil negara (ASN) yang selama ini terlibat dalam berbagai kegiatan pemerintahan.
Akibatnya, muncul persepsi bahwa efisiensi anggaran tidak hanya menghemat belanja negara, tetapi juga memperlambat perputaran ekonomi di daerah.
Persoalannya Bukan Tujuan Program, Melainkan Tata Kelola
Jika dicermati, ketiga program tersebut sesungguhnya memiliki tujuan yang baik.
MBG bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.
KDMP dirancang untuk memperkuat ekonomi desa.
Efisiensi anggaran dimaksudkan agar belanja negara lebih produktif.
Namun dalam politik, masyarakat tidak hanya menilai tujuan sebuah kebijakan. Publik juga menilai bagaimana kebijakan tersebut dirancang, dijalankan, diawasi, dan dikomunikasikan.
Ketika implementasi memunculkan berbagai persoalan, manfaat program menjadi tertutupi oleh berbagai isu yang berkembang di ruang publik. Dalam kondisi seperti itu, persepsi masyarakat terhadap pemerintah pun ikut berubah.
Momentum untuk Melakukan Koreksi
Hasil survei elektabilitas seharusnya dipahami sebagai sinyal bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi.
Program strategis tetap dapat berhasil apabila didukung desain kebijakan yang matang, tata kelola yang akuntabel, pengawasan yang kuat, serta komunikasi publik yang mampu menjelaskan manfaat program secara utuh kepada masyarakat.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya menunjukkan bahwa kepercayaan publik dapat dipulihkan ketika pemerintah mampu merespons kritik, memperbaiki pelaksanaan kebijakan, dan memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Karena pada akhirnya, dalam politik, yang diingat masyarakat bukan hanya niat baik pemerintah, tetapi juga pengalaman nyata yang mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari.
