Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program sosial terbesar dalam sejarah Indonesia. Dengan anggaran ratusan triliun rupiah dan target puluhan juta penerima manfaat, program ini sejak awal diposisikan sebagai instrumen strategis untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Namun, program sebesar apa pun tidak akan berhasil hanya karena memiliki anggaran besar atau target penerima yang fantastis. Dalam praktik pembangunan, sering kali tantangan terbesar justru muncul ketika sebuah program tumbuh terlalu cepat tanpa diimbangi tata kelola yang memadai. Di titik inilah kepemimpinan Nanik Sudarti Deyang di Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi menarik untuk dicermati.
Alih-alih melanjutkan pendekatan yang berorientasi pada percepatan ekspansi, Nanik memilih jalan yang lebih sulit tetapi lebih fundamental: membangun kualitas sebelum memperbesar skala.
Keputusan tersebut mungkin tidak menghasilkan headline spektakuler tentang jutaan penerima manfaat baru. Namun dalam perspektif tata kelola publik, langkah ini justru menunjukkan upaya membangun fondasi yang lebih kokoh bagi keberlangsungan Program Makan Bergizi Gratis.
Mengakhiri Logika Kejar Target
Dalam banyak program pemerintah, ukuran keberhasilan sering kali direduksi menjadi angka. Semakin besar jumlah penerima manfaat, semakin dianggap berhasil. Akibatnya, perhatian terhadap kualitas layanan kerap tertinggal.
Nanik tampaknya ingin mengubah cara pandang tersebut.
Pesan yang muncul dari berbagai kebijakan yang diambil cukup jelas: Program Makan Bergizi Gratis tidak boleh sekadar menjadi proyek distribusi makanan dalam skala besar. Program ini harus menjadi instrumen pembangunan kualitas manusia Indonesia.
Karena itu, fokus utama BGN mulai diarahkan pada mutu makanan, standar gizi, keamanan pangan, pengawasan dapur, hingga efektivitas intervensi terhadap kelompok yang paling membutuhkan.
Pendekatan ini menunjukkan pergeseran paradigma yang penting. Dari program yang berorientasi pada jumlah penerima menjadi program yang berorientasi pada dampak.
Mengapa Kelompok 3B Menjadi Prioritas?
Salah satu kebijakan paling strategis adalah memprioritaskan kelompok 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Dalam ilmu gizi dan kesehatan masyarakat, kelompok ini merupakan fase paling menentukan dalam pembentukan kualitas manusia. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kekurangan gizi pada periode awal kehidupan dapat berdampak permanen terhadap pertumbuhan fisik, perkembangan otak, kemampuan belajar, hingga produktivitas saat dewasa.
Artinya, satu porsi makanan bergizi yang diberikan kepada seorang balita berpotensi memberikan manfaat yang jauh lebih besar dibandingkan intervensi pada kelompok usia lain.
Dari perspektif kebijakan publik, langkah ini menunjukkan bahwa BGN mulai mengadopsi pendekatan investasi sosial jangka panjang. Anggaran negara tidak hanya digunakan untuk memberi makan hari ini, tetapi juga untuk membangun kualitas generasi yang akan memimpin Indonesia pada masa depan.
Moratorium Dapur: Keputusan Tidak Populer yang Mungkin Dibutuhkan
Salah satu kebijakan yang paling banyak menyita perhatian adalah moratorium pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru.
Bagi sebagian pihak, kebijakan ini mungkin dianggap memperlambat perluasan program. Namun jika dilihat lebih dalam, keputusan tersebut mencerminkan keberanian untuk mengakui bahwa pertumbuhan yang terlalu cepat memiliki risiko.
Dalam berbagai program nasional, masalah sering muncul bukan karena kekurangan anggaran, melainkan karena lemahnya pengawasan saat ekspansi dilakukan secara masif.
Nanik memilih memastikan dapur yang sudah beroperasi benar-benar memenuhi standar sebelum membuka ribuan dapur baru.
Pendekatan ini mirip dengan prinsip yang diterapkan perusahaan-perusahaan besar dunia: memperbaiki sistem terlebih dahulu sebelum memperbesar operasi.
Langkah tersebut mungkin memperlambat pertumbuhan dalam jangka pendek, tetapi dapat mengurangi risiko kegagalan yang jauh lebih besar di masa depan.
Transparansi Sebagai Kunci Kepercayaan Publik
Program dengan anggaran besar selalu menjadi sorotan publik.
Karena itu, keputusan BGN untuk menjelaskan secara terbuka komponen biaya per porsi merupakan langkah penting dalam membangun kepercayaan masyarakat.
Keterbukaan mengenai biaya bahan baku, operasional, dan fasilitas memungkinkan publik memahami bagaimana uang negara digunakan.
Lebih dari sekadar soal angka, transparansi merupakan instrumen pengawasan sosial. Semakin terbuka sebuah program, semakin kecil ruang bagi penyimpangan.
Di tengah tingginya ekspektasi publik terhadap MBG, keterbukaan menjadi modal politik dan sosial yang sangat berharga.
Membangun Ekosistem, Bukan Sekadar Menyalurkan Makanan
Aspek menarik lainnya adalah upaya membuka sumber pendanaan di luar APBN.
Selama ini, banyak program pemerintah bergantung sepenuhnya pada anggaran negara. Ketika kondisi fiskal berubah, program ikut terdampak.
Nanik mencoba mengurangi ketergantungan tersebut melalui kolaborasi dengan dunia usaha, BUMN, yayasan, dan berbagai lembaga sosial.
Jika dikelola dengan baik, pendekatan ini dapat mengubah MBG dari sekadar program bantuan menjadi sebuah ekosistem pembangunan yang melibatkan banyak pihak.
Bukan hanya negara yang bekerja, tetapi juga sektor swasta, komunitas, dan masyarakat sipil.
Mengembalikan Peran Sains dalam Kebijakan Gizi
Langkah merekrut profesor ahli gizi dan dokter anak sebagai dewan pengarah juga mengirimkan pesan penting bahwa kebijakan publik harus berbasis ilmu pengetahuan.
Program gizi bukan sekadar urusan membagikan makanan. Ia menyangkut kebutuhan nutrisi yang berbeda pada setiap kelompok usia, kondisi kesehatan, dan karakteristik wilayah.
Dengan melibatkan para pakar, BGN berupaya memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil memiliki dasar ilmiah yang kuat.
Ini penting karena keberhasilan program gizi tidak diukur dari berapa banyak makanan yang dibagikan, tetapi dari perubahan status gizi masyarakat yang dihasilkan.
Fondasi Menuju Indonesia Emas 2045
Pada akhirnya, transformasi yang dilakukan Nanik S. Deyang menunjukkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis sedang memasuki fase baru.
Fase pertama adalah membangun skala. Fase berikutnya adalah membangun kualitas.
Jika berhasil dijalankan secara konsisten, perubahan ini dapat menjadikan MBG bukan hanya sebagai program bantuan sosial terbesar, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan manusia Indonesia.
Karena bangsa yang kuat tidak hanya dibangun melalui jalan tol, kawasan industri, atau gedung-gedung megah. Bangsa yang kuat dibangun dari anak-anak yang sehat, ibu yang tercukupi gizinya, dan sistem yang mampu menjamin kualitas hidup generasi berikutnya.
Di situlah sesungguhnya makna dari perubahan arah yang sedang dilakukan di Badan Gizi Nasional: dari mengejar angka menuju membangun kualitas bangsa.
