JAKARTA — Cara pemerintah menyalurkan bantuan sosial (bansos) bersiap memasuki babak baru. Mulai 2027, pemerintah menyiapkan uji coba skema cash transfer atau transfer tunai yang memungkinkan bantuan diberikan langsung kepada masyarakat penerima manfaat.
Uji coba tersebut direncanakan berlangsung pada kuartal I hingga II 2027.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan perubahan skema tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki efektivitas penyaluran bantuan sosial. Bantuan nantinya tidak selalu diberikan dalam bentuk barang atau subsidi yang melekat pada komoditas, tetapi diarahkan langsung kepada orang yang memang membutuhkan.
“Bansos itu nanti pada ujungnya akan kita berikan cash,” kata Luhut.
Perubahan ini sekilas terlihat sederhana: dari barang menjadi uang. Namun di baliknya terdapat perubahan yang lebih besar dalam cara pemerintah memandang program perlindungan sosial.
Selama ini, sebagian bantuan diberikan melalui komoditas tertentu. Masyarakat menerima bantuan dalam bentuk barang atau memperoleh manfaat dari subsidi yang diberikan pemerintah terhadap suatu produk.
Dalam skema baru, titik beratnya bergeser.
Bukan lagi barang yang menjadi pusat bantuan, melainkan penerima manfaat.
Data Menjadi Penentu
Perubahan tersebut sekaligus membawa satu persoalan besar: data.
Transfer tunai hanya akan efektif jika pemerintah benar-benar mengetahui siapa yang berhak menerima bantuan.
Jika data penerima tidak akurat, digitalisasi pembayaran justru hanya akan membuat proses salah sasaran menjadi lebih cepat.
Karena itu, pemerintah tengah mendorong pembenahan basis data penerima bantuan sosial. Teknologi digital, biometrik, pengenalan wajah hingga pemanfaatan kecerdasan buatan disebut akan menjadi bagian dari upaya membangun sistem bansos yang lebih terintegrasi.
Pemerintah daerah juga akan memiliki peran penting dalam proses pendataan masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima.
Dengan demikian, tantangan bansos ke depan bukan semata-mata bagaimana mentransfer uang ke rekening masyarakat. Tantangan yang jauh lebih mendasar adalah memastikan orang yang menerima bantuan memang orang yang berhak menerimanya.
Uang Tunai Tetap Bisa Dikendalikan
Perubahan ke skema tunai bukan berarti pemerintah akan kehilangan kendali terhadap penggunaan bantuan.
Salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan adalah mekanisme yang tetap memberikan fleksibilitas kepada penerima, tetapi membatasi penggunaan bantuan untuk kebutuhan tertentu.
Dengan mekanisme semacam kupon digital, misalnya, masyarakat tetap memiliki pilihan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, sementara pemerintah dapat memastikan bantuan tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak menjadi tujuan program.
Pendekatan ini mencoba mencari titik tengah antara dua kepentingan.
Di satu sisi, masyarakat membutuhkan kebebasan untuk menentukan kebutuhan sesuai kondisi keluarganya. Di sisi lain, negara memiliki tanggung jawab memastikan uang bantuan benar-benar digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan penerima.
Dari Subsidi Barang ke Subsidi Orang
Jika skema ini berjalan sesuai rencana, perubahan bansos 2027 sebenarnya lebih besar daripada sekadar perubahan metode pembayaran.
Pemerintah sedang mencoba menggeser paradigma dari subsidi terhadap barang menuju bantuan yang mengikuti orang yang membutuhkan.
Dalam sistem seperti ini, bantuan idealnya dapat lebih adaptif. Ketika kondisi ekonomi sebuah keluarga membaik, status penerima dapat dievaluasi. Sebaliknya, ketika sebuah keluarga mengalami penurunan kemampuan ekonomi, sistem dapat memberikan respons berdasarkan data terbaru.
Konsep tersebut membuat bansos tidak lagi semata-mata menjadi program pembagian bantuan, tetapi bagian dari sistem perlindungan sosial yang lebih dinamis.
Namun, perubahan itu juga membutuhkan pengawasan yang lebih kuat.
Sebab ketika bantuan diberikan dalam bentuk uang, persoalan seperti rekening penerima, identitas, validasi data, hingga potensi penyalahgunaan harus dipastikan memiliki mekanisme pengawasan yang memadai.
Bukan Sekadar Memindahkan Uang
Uji coba transfer tunai pada 2027 akhirnya akan menjadi ujian bagi kemampuan pemerintah membangun sistem perlindungan sosial yang lebih presisi.
Keberhasilannya tidak cukup diukur dari seberapa cepat uang sampai ke rekening penerima.
Ukuran yang lebih penting adalah apakah bantuan benar-benar sampai kepada orang yang tepat, dengan jumlah yang tepat, pada waktu yang tepat.
Di titik inilah kualitas data menjadi sangat menentukan.
Sebab pada akhirnya, reformasi bansos bukan sekadar tentang memindahkan uang dari rekening pemerintah ke rekening masyarakat.
Lebih dari itu, pemerintah sedang mencoba mengubah cara negara mengenali, menjangkau, dan melindungi warganya yang membutuhkan.
Jika berhasil, 2027 bisa menjadi penanda dimulainya wajah baru bansos Indonesia: bantuan tidak lagi sekadar mengikuti barang, tetapi uang mengikuti orang yang membutuhkan.
