Jakarta – Pemerintah tampaknya mulai menginjak rem dalam ekspansi dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, langkah ini bukan pertanda program unggulan tersebut melambat. Sebaliknya, pemerintah ingin memastikan manfaat MBG benar-benar menjangkau anak-anak yang paling membutuhkan, termasuk mereka yang tinggal di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang, mengumumkan bahwa pihaknya akan melakukan moratorium atau penghentian sementara penambahan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru. Kebijakan ini menjadi bagian dari penataan besar-besaran program MBG yang kini telah berkembang sangat cepat di berbagai daerah.
Di atas kertas, jumlah dapur MBG memang terus bertambah. Lebih dari 27.000 dapur telah beroperasi atau sedang dalam proses pelaksanaan. Namun di lapangan, penyebarannya belum sepenuhnya ideal. Banyak dapur terkonsentrasi di kawasan perkotaan dan daerah penyangga kota besar, sementara sejumlah wilayah pelosok masih belum menikmati layanan yang sama.
Karena itulah BGN memilih berhenti sejenak untuk melakukan evaluasi.
“Kalau dalam satu kecamatan sebenarnya enam dapur sudah cukup melayani seluruh penerima manfaat, mengapa harus ditambah lagi?” kira-kira itulah logika yang kini digunakan pemerintah dalam menata ulang program tersebut.
Langkah ini juga berkaitan dengan efisiensi anggaran. Selama ini pemerintah harus menanggung berbagai biaya operasional, termasuk penyediaan dan pengelolaan fasilitas dapur. Penambahan dapur tanpa perhitungan yang matang berpotensi menciptakan pemborosan, terutama jika kapasitas layanan yang tersedia ternyata melebihi kebutuhan.
Alih-alih memperbanyak jumlah dapur, pemerintah kini ingin memastikan setiap dapur yang ada bekerja optimal dan mampu melayani wilayahnya secara efektif.
Arahan Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu dasar kebijakan tersebut. Pemerintah ingin perluasan MBG berikutnya lebih diarahkan ke daerah-daerah yang selama ini masih minim layanan. Dengan kata lain, fokusnya bukan lagi menambah titik di lokasi yang sudah padat, melainkan membuka akses bagi anak-anak di wilayah yang belum tersentuh.
Pendekatan ini menunjukkan perubahan orientasi dalam pelaksanaan MBG. Jika pada tahap awal target utamanya adalah mempercepat pembangunan jaringan layanan, maka tahap berikutnya adalah memastikan distribusinya lebih adil dan merata.
BGN menegaskan bahwa moratorium ini bukan penghentian permanen. Setelah pemetaan kebutuhan selesai dilakukan, pemerintah dapat kembali membuka pendaftaran dapur baru pada wilayah yang memang membutuhkan tambahan layanan.
Bagi masyarakat yang telah mendaftar atau berencana membangun dapur MBG, kebijakan ini tentu mengharuskan mereka bersabar. Namun dari sudut pandang tata kelola program, langkah tersebut dapat dipahami sebagai upaya memastikan setiap rupiah anggaran negara menghasilkan manfaat yang maksimal.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis bukanlah berapa banyak dapur yang dibangun, melainkan berapa banyak anak Indonesia yang dapat menikmati makanan bergizi setiap hari. Dan untuk mencapai tujuan itu, pemerintah memilih menata jalannya program terlebih dahulu sebelum kembali menekan pedal gas.
