Presiden Prabowo Subianto kembali mengambil langkah besar dalam pembenahan Badan Gizi Nasional (BGN). Setelah melakukan pergantian total jajaran pimpinan, kini tongkat estafet kepemimpinan dipercayakan kepada Sudaryono, yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Pertanian. Selain Kepala dan Wakil Kepala BGN, seluruh pejabat eselon I, mulai dari Sekretaris Utama hingga seluruh Deputi, juga diganti dengan jajaran baru.
Langkah ini menandai dimulainya babak baru bagi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo. Pergantian menyeluruh tersebut juga menjadi respons atas berbagai persoalan yang sempat mencuat, termasuk dugaan korupsi yang menyeret pimpinan sebelumnya, sehingga pemerintah memilih melakukan pembenahan organisasi secara total.
Penunjukan Sudaryono bukan tanpa alasan. Sebagai Wakil Menteri Pertanian, ia sejak awal terlibat dalam pembahasan konsep MBG dan memiliki pengalaman yang erat dengan penguatan rantai pasok pangan nasional. Pemerintah menilai keterkaitan tersebut menjadi modal penting untuk memperkuat pelaksanaan program yang kini telah menjangkau puluhan juta penerima manfaat.
Di kalangan publik, Sudaryono juga dikenal sebagai salah satu tokoh yang memiliki kedekatan dengan Presiden Prabowo Subianto. Ia pernah menjadi ajudan Prabowo ketika masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, sebelum kemudian dipercaya menjadi Wakil Menteri Pertanian. Kedekatan tersebut tentu menghadirkan ekspektasi bahwa koordinasi lintas kementerian dan pengambilan keputusan strategis akan berjalan lebih cepat dan efektif.
Namun, kedekatan politik saja tentu tidak cukup. Tantangan terbesar yang kini dihadapi BGN adalah membangun kembali kepercayaan publik. Pergantian pejabat harus menjadi titik awal perubahan sistem, bukan sekadar pergantian orang.
Program MBG mengelola anggaran yang sangat besar dan menyentuh jutaan anak Indonesia setiap hari. Karena itu, tata kelola yang kuat menjadi syarat utama keberhasilan program. Publik berharap berbagai persoalan yang sempat muncul—mulai dari dugaan penyimpangan, lemahnya pengawasan, hingga berbagai kendala implementasi di lapangan—dapat dijadikan pelajaran untuk membangun sistem yang lebih baik.
Ada beberapa agenda besar yang semestinya menjadi prioritas kepemimpinan baru BGN.
Pertama, memperkuat sistem pengawasan internal dan manajemen risiko agar penyimpangan dapat dicegah sejak awal.
Kedua, membangun transparansi penuh dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk proses penunjukan mitra, pengadaan bahan pangan, distribusi, hingga pelaporan penggunaan anggaran.
Ketiga, mengembangkan sistem digital yang memungkinkan pemantauan secara real time terhadap operasional MBG sehingga pemerintah, auditor, maupun masyarakat dapat melakukan pengawasan secara lebih efektif.
Keempat, memperkuat koordinasi dengan Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, sekolah, pelaku UMKM, koperasi, serta petani dan peternak lokal agar MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi, tetapi juga menggerakkan ekonomi daerah.
Kelima, memastikan bahwa indikator keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga kualitas makanan, keamanan pangan, efisiensi anggaran, dan dampaknya terhadap status gizi anak Indonesia.
Sudaryono kini memimpin lembaga yang memegang salah satu amanah terbesar dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Tantangannya tidak ringan. Ia harus membuktikan bahwa BGN mampu bangkit dari berbagai persoalan dan menjadi lembaga yang profesional, transparan, serta akuntabel.
Babak baru telah dimulai. Kini publik menunggu pembuktian. Karena pada akhirnya, keberhasilan BGN bukan diukur dari siapa yang memimpinnya, melainkan dari sejauh mana Program Makan Bergizi Gratis mampu dijalankan secara bersih, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat bagi generasi masa depan Indonesia.
