BOGOR — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, operasi senyap lembaga antirasuah tersebut menyasar dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di wilayah Kabupaten Bogor.
Sebanyak 17 orang diamankan KPK dalam operasi yang berlangsung di wilayah Jabodetabek pada Senin, 14 September 2026.
Di antara mereka terdapat pejabat tinggi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, serta Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Tardi.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya OTT tersebut. Ia mengatakan, operasi dilakukan setelah tim KPK melakukan penyelidikan tertutup.
“Tim mengamankan sejumlah 17 orang, di antaranya dirjen di lingkungan Kementerian ATR/BPN, kemudian kepala kantah di Kabupaten Bogor, dan juga kepala kantah di Tangerang, serta beberapa pihak lainnya,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin malam.
Berkaitan dengan Pengurusan HGB di Kabupaten Bogor
Perkara yang tengah didalami KPK disebut berkaitan dengan proses pengurusan HGB di Kabupaten Bogor.
Salah satu pihak yang disebut dalam perkara tersebut adalah PT Summarecon Agung Tbk.
KPK masih melakukan pemeriksaan dan gelar perkara untuk mengungkap secara utuh konstruksi dugaan tindak pidana yang terjadi, termasuk kemungkinan adanya penerimaan uang dalam proses pengurusan pertanahan.
Dalam pemberitaan terbaru, KPK juga disebut mendalami dugaan penerimaan lainnya di luar proses pengurusan HGB tersebut.
Karena proses hukum masih berlangsung, KPK belum menyampaikan secara lengkap siapa saja yang nantinya akan ditetapkan sebagai tersangka maupun konstruksi perkara secara keseluruhan.
17 Orang Masih Diperiksa
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan dalam OTT.
Budi menegaskan bahwa para pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan dan belum seluruhnya berstatus tersangka.
KPK akan melakukan ekspose atau gelar perkara untuk menentukan apakah peristiwa yang ditemukan memenuhi unsur tindak pidana korupsi dan siapa saja yang bertanggung jawab secara hukum.
Artinya, publik masih perlu menunggu keterangan resmi KPK mengenai hasil akhir pemeriksaan tersebut.
Sorotan terhadap Tata Kelola Pertanahan
Kasus ini kembali menempatkan sektor pertanahan dalam sorotan pemberantasan korupsi.
Sektor pertanahan memiliki posisi strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat, investasi, pembangunan, aset negara maupun daerah, serta kepastian hukum atas kepemilikan tanah.
Bahkan sebelum OTT ini terjadi, KPK telah menyoroti pentingnya penguatan integritas di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Dalam kegiatan PRESTASI 2026 yang digelar pada Agustus lalu, KPK menyebut urusan agraria dan pertanahan memiliki kompleksitas tinggi karena berkaitan dengan pelayanan publik, pengelolaan aset, investasi, pembangunan dan penerimaan negara.
KPK juga menekankan bahwa persoalan seperti lamanya pelayanan dan pungutan liar harus menjadi perhatian serius dalam reformasi layanan pertanahan.
Temuan KPK sebelumnya bahkan mengidentifikasi adanya risiko asymmetric information dalam layanan pertanahan. Ketika masyarakat tidak memperoleh informasi yang jelas mengenai tahapan dan status pelayanan, kondisi tersebut dapat membuka ruang bagi oknum untuk melakukan pemerasan atau menerima suap dan gratifikasi.
Mengapa Kasus Bogor Menjadi Penting?
Kabupaten Bogor merupakan salah satu wilayah dengan dinamika pembangunan dan perkembangan kawasan yang sangat tinggi.
Pertumbuhan kawasan permukiman, industri, perdagangan, infrastruktur dan investasi membuat persoalan pertanahan memiliki nilai ekonomi yang besar.
Karena itu, dugaan korupsi dalam proses pengurusan HGB tidak hanya menyangkut persoalan hubungan antara pemohon dan pejabat pertanahan.
Kasus tersebut berpotensi membuka pertanyaan yang lebih besar mengenai bagaimana proses pengambilan keputusan pertanahan berlangsung, siapa saja yang terlibat, serta apakah sistem pelayanan sudah cukup transparan untuk mencegah terjadinya transaksi di luar mekanisme resmi.
Publik juga patut menunggu apakah pemeriksaan KPK nantinya akan menemukan pola tertentu dalam proses pengurusan HGB tersebut atau hanya menyangkut tindakan individual pihak tertentu.
Menunggu Keterangan Resmi KPK
Untuk saat ini, seluruh pihak yang diamankan masih harus ditempatkan dalam kerangka praduga tak bersalah sampai KPK menetapkan status hukum mereka berdasarkan bukti yang diperoleh.
KPK dijadwalkan memberikan perkembangan setelah proses pemeriksaan dan gelar perkara selesai.
Yang jelas, OTT ini menjadi peringatan kembali bahwa reformasi layanan pertanahan tidak cukup hanya dengan digitalisasi prosedur.
Digitalisasi harus diikuti transparansi, jejak audit yang kuat, pengawasan, serta mekanisme yang membuat setiap keputusan pertanahan dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan.
Sebab, ketika tanah bernilai sangat besar bertemu dengan kewenangan administratif yang besar pula, celah korupsi akan selalu muncul apabila sistem pengawasannya tidak mampu menutup ruang transaksi di luar aturan.
Bukaberitanya akan terus memperbarui informasi mengenai perkembangan kasus ini berdasarkan keterangan resmi KPK dan sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
