Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) memang masih beberapa waktu lagi. Namun dinamika menuju forum tertinggi organisasi ini mulai terasa. Nama-nama yang digadang-gadang menjadi calon Ketua Umum PBNU mulai ramai diperbincangkan. Silaturahmi ke pesantren semakin intens, diskusi kebangsaan digelar di berbagai daerah, pertemuan dengan para kiai dan pengurus wilayah semakin sering dilakukan. Semua itu adalah bagian yang wajar dari proses mencari dukungan dalam organisasi sebesar Nahdlatul Ulama.
Tidak perlu dipungkiri, seluruh aktivitas tersebut membutuhkan biaya. Ada ongkos perjalanan, konsumsi, penginapan, penyelenggaraan acara, hingga kebutuhan operasional tim yang mendampingi kandidat. Semakin luas jangkauan konsolidasi, semakin besar pula kebutuhan dananya.
Karena itu, membahas pembiayaan kandidat Ketua Umum PBNU bukanlah sesuatu yang tabu. Justru pembahasan ini penting agar sejak awal Muktamar berjalan di atas fondasi moral yang kokoh.
Persoalannya bukan pada besar atau kecilnya biaya yang dikeluarkan. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana biaya itu diperoleh dan untuk apa digunakan.
Dalam politik nasional, masyarakat sudah terlalu sering menyaksikan bagaimana mahalnya biaya kontestasi melahirkan berbagai persoalan di kemudian hari. Jabatan publik yang seharusnya menjadi amanah berubah menjadi instrumen untuk mengembalikan modal politik. Ketika biaya politik terlalu mahal, muncul godaan untuk "mengembalikan investasi" melalui berbagai cara yang tidak semestinya.
NU tentu tidak boleh menempuh jalan seperti itu.
Nahdlatul Ulama bukan perusahaan. Bukan pula organisasi yang dapat diperlakukan sebagai aset yang menghasilkan keuntungan ekonomi. NU adalah jam'iyah diniyah ijtima'iyah yang selama lebih dari satu abad menjaga tradisi keilmuan, akhlak, dan pengabdian kepada umat. Karena itu, proses memilih pemimpinnya pun harus mencerminkan nilai-nilai yang selama ini diajarkan para masyayikh.
Di sinilah pentingnya membangun standar moral pembiayaan kandidat Ketua Umum PBNU.
Standar pertama adalah kejelasan sumber dana. Tidak ada yang salah apabila seorang kandidat menggunakan kemampuan finansial pribadinya atau memperoleh dukungan sukarela dari sahabat dan para simpatisan. Namun dukungan tersebut harus bebas dari kepentingan yang dapat memengaruhi independensi organisasi.
NU harus berhati-hati apabila pembiayaan kandidat berasal dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan bisnis, proyek, konsesi, atau akses terhadap kebijakan organisasi di masa mendatang. Sebab dalam praktik politik, hampir tidak ada dana yang benar-benar gratis. Sering kali setiap bantuan datang bersama harapan akan balasan.
Standar kedua adalah tidak menjadikan uang sebagai alat memperoleh dukungan.
Silaturahmi merupakan tradisi yang sangat luhur dalam NU. Berkunjung ke pesantren, sowan kepada para kiai, berdialog dengan pengurus wilayah maupun cabang merupakan bagian dari adab organisasi. Namun silaturahmi akan kehilangan maknanya apabila berubah menjadi ajang distribusi fasilitas atau pemberian yang bertujuan memengaruhi pilihan peserta Muktamar.
Pemimpin NU seharusnya lahir karena kapasitas keilmuan, rekam jejak pengabdian, kemampuan mempersatukan umat, dan keluasan pandangan kebangsaan, bukan karena kekuatan logistik.
Standar berikutnya adalah kesederhanaan.
NU lahir dari rahim pesantren. Tradisi pesantren selalu mengajarkan hidup secukupnya, menjauhi kemewahan, dan mendahulukan substansi dibanding penampilan. Karena itu, semakin sederhana cara seorang kandidat membangun komunikasi dengan warga NU, justru semakin kuat pesan moral yang disampaikan.
Kesederhanaan bukan tanda kelemahan. Sebaliknya, kesederhanaan adalah bentuk penghormatan terhadap kultur NU sendiri.
Selanjutnya adalah transparansi moral.
Memang tidak ada kewajiban hukum bagi kandidat Ketua Umum PBNU untuk menyampaikan laporan dana sebagaimana pemilu. Namun bukan berarti transparansi tidak penting. Akan menjadi teladan yang baik apabila para kandidat secara sukarela membuka secara umum bagaimana aktivitas konsolidasinya dibiayai.
Transparansi bukan untuk mencari pujian. Transparansi adalah cara menjaga kepercayaan warga Nahdliyin bahwa proses menuju Muktamar berlangsung secara sehat.
Namun dari semua standar tersebut, ada satu hal yang mungkin paling penting.
Jangan sampai Ketua Umum PBNU terpilih dengan membawa utang politik.
Utang politik bukan sekadar persoalan finansial. Utang politik adalah kondisi ketika seorang pemimpin tidak lagi sepenuhnya bebas mengambil keputusan karena merasa memiliki kewajiban membalas jasa pihak-pihak yang telah membiayai proses pencalonannya.
Di sinilah independensi organisasi mulai terancam.
Ketika kebijakan organisasi harus mempertimbangkan kepentingan penyandang dana, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kredibilitas seorang ketua umum, melainkan marwah Nahdlatul Ulama itu sendiri.
Muktamar NU bukanlah kompetisi untuk mencari siapa yang memiliki modal terbesar. Muktamar adalah forum permusyawaratan ulama yang bertujuan mencari sosok terbaik untuk memimpin organisasi.
Karena itu, sudah semestinya seluruh kandidat menunjukkan keteladanan sejak proses pencalonan. Mereka bukan hanya sedang menawarkan program kerja, tetapi juga sedang memperlihatkan integritas pribadinya.
Akhirnya, warga Nahdliyin tentu berharap Muktamar mendatang tidak hanya melahirkan pemimpin yang cakap secara organisasi, tetapi juga pemimpin yang lahir dari proses yang bersih, bermartabat, dan bebas dari beban kepentingan.
Sebab marwah NU tidak hanya ditentukan oleh siapa yang terpilih menjadi Ketua Umum PBNU.
Marwah NU justru ditentukan oleh bagaimana proses menuju kepemimpinan itu dijalankan.
Dan integritas, sebagaimana selalu diajarkan para ulama, tidak pernah dimulai ketika seseorang telah menjadi pemimpin. Integritas dimulai jauh sebelum amanah itu diberikan.
