Hubungan Cak Imin dan Gus Yahya adalah salah satu relasi paling unik dalam lanskap politik dan keagamaan Indonesia hari ini. Ia tidak bisa dibaca semata sebagai hubungan dua tokoh besar. Di dalamnya ada sejarah panjang Nahdlatul Ulama, kelahiran Partai Kebangkitan Bangsa, otoritas moral PBNU, kedaulatan partai politik, kepentingan elektoral, dan tarik-menarik tentang siapa yang paling sah berbicara atas nama aspirasi warga nahdliyin.
Cak Imin berdiri sebagai Ketua Umum PKB, partai yang secara historis lahir dari aspirasi politik warga NU pasca-Reformasi. Sementara Gus Yahya berdiri sebagai Ketua Umum PBNU, organisasi sosial-keagamaan terbesar di Indonesia yang menjadi rumah besar warga nahdliyin.
Keduanya berada dalam lanskap sejarah yang sama, tetapi membawa logika kelembagaan yang berbeda. PKB bergerak dalam arena politik praktis: pemilu, koalisi, kursi parlemen, kekuasaan, dan kebijakan negara. PBNU bergerak dalam arena jam’iyah: khidmah keumatan, otoritas moral, pendidikan, dakwah, pesantren, dan penjagaan marwah organisasi.
Di titik inilah hubungan keduanya menjadi rumit. Terlalu jauh dari NU, PKB berisiko kehilangan akar kulturalnya. Terlalu dekat dengan PKB, PBNU berisiko terseret dalam politik praktis. Maka hubungan NU dan PKB selalu berada dalam garis yang sensitif: dekat secara sejarah, tetapi harus tetap jelas batas kelembagaannya.
Ketegangan hubungan itu mencapai salah satu titik penting pada Juli 2024. PBNU mewacanakan pembentukan Tim Lima atau Panitia Khusus PKB untuk menilai kembali hubungan PKB dengan NU. Langkah ini muncul karena PBNU menilai ada sikap dan pernyataan elite PKB yang dianggap menjauh dari fatsun awal pendirian partai.
Dalam pandangan PBNU, PKB tidak bisa dilepaskan dari sejarah NU. PKB lahir dari aspirasi politik warga nahdliyin. Karena itu, PBNU merasa memiliki hak moral untuk mengingatkan, menilai, bahkan mengoreksi arah PKB jika dianggap melenceng dari semangat awal kelahirannya.
Namun dari sisi PKB, posisi itu tentu tidak sederhana. PKB adalah partai politik yang berdiri berdasarkan hukum partai politik. Ia memiliki struktur, AD/ART, kader, konstituen, mandat pemilu, dan kepentingan elektoral sendiri. Bagi Cak Imin dan elite PKB, hubungan dengan NU memang penting secara historis dan kultural, tetapi bukan hubungan struktural yang membuat PBNU dapat menentukan seluruh arah partai.
Rapat Pleno PBNU pada akhir Juli 2024 memperjelas arah ketegangan tersebut. PBNU memutuskan untuk mengkaji ulang hubungan PBNU dan PKB. PBNU juga menugaskan sejumlah tokoh untuk mendalami polemik tersebut dan memberikan rekomendasi. Penugasan ini memiliki bobot simbolik karena melibatkan figur yang memahami sejarah awal kelahiran PKB.
Di sinilah hubungan Cak Imin dan Gus Yahya memasuki babak yang lebih serius. Ketegangan tidak lagi hanya berupa saling kritik di ruang publik, tetapi masuk ke mekanisme organisasi PBNU. Bahkan Pansus PKB bentukan PBNU sempat disebut memanggil Cak Imin untuk klarifikasi terkait arah PKB di bawah kepemimpinannya.
Secara politik, langkah PBNU ini dapat dibaca sebagai upaya mengembalikan pembahasan PKB ke titik sejarah kelahirannya. PBNU ingin memastikan apakah PKB masih membawa ruh perjuangan awal warga nahdliyin, atau sudah bergerak terlalu jauh sebagai partai yang otonom dari akar sosialnya.
Tetapi secara kelembagaan, langkah ini juga memunculkan pertanyaan besar: sejauh mana ormas keagamaan dapat menilai, mengoreksi, atau memengaruhi partai politik yang secara hukum berdiri sendiri?
Di sinilah diperlukan kejernihan. Hubungan PBNU dan PKB pada dasarnya adalah hubungan aspiratif, kultural, dan historis, bukan hubungan struktural. Artinya, NU memiliki hak moral untuk mengingatkan PKB, tetapi PKB tetap memiliki kedaulatan politik sebagai partai.
Hubungan seperti ini memang tidak mudah dikelola. Bila PBNU terlalu jauh masuk ke urusan internal PKB, akan muncul tudingan intervensi. Sebaliknya, bila PKB terlalu jauh menjaga jarak dari NU, akan muncul tudingan melupakan sejarah dan akar kelahirannya.
Memasuki 2025, hubungan PBNU-PKB tidak lagi berdiri sendiri. Dinamika itu mulai bertemu dengan konsolidasi internal PBNU menjelang Muktamar NU ke-35. PBNU sendiri mengalami dinamika internal yang kemudian mendorong perlunya islah dan penataan ulang arah organisasi menuju Muktamar.
Pertemuan di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, menjadi salah satu titik penting. Dalam pertemuan itu, Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU Gus Yahya mencapai kesepakatan untuk menyelenggarakan Muktamar NU ke-35 secara bersama. Kesepakatan tersebut menjadi jalan konstitusional untuk meredakan dinamika internal jam’iyah dan menjaga keutuhan organisasi.
Peristiwa Lirboyo penting dalam membaca hubungan Cak Imin dan Gus Yahya. Sebab setelah itu, arena politik NU bergeser. Fokus tidak hanya pada hubungan PBNU dan PKB, tetapi juga pada siapa yang akan memimpin PBNU ke depan, bagaimana Muktamar ke-35 disiapkan, dan bagaimana posisi kekuatan pesantren, pemerintah, partai politik, serta warga nahdliyin dalam menentukan arah NU berikutnya.
Menjelang Muktamar NU ke-35, dinamika semakin kompleks. Forum Munas Alim Ulama dan Konbes NU menjadi tahapan penting menuju Muktamar. Forum ini membahas persiapan, materi, mekanisme, serta arah penyelenggaraan Muktamar. Setelah itu, Muktamar NU ke-35 dijadwalkan menjadi forum tertinggi organisasi untuk menentukan kepemimpinan dan arah NU ke depan.
Pada fase menjelang Muktamar inilah hubungan Cak Imin dan Gus Yahya menemukan konteks baru. Jika pada 2024 Cak Imin berada dalam posisi “dinilai” oleh PBNU melalui Pansus PKB, maka menjelang Muktamar NU ke-35, Cak Imin juga menjadi bagian dari kalkulasi besar politik nahdliyin.
Sementara Gus Yahya menghadapi ujian yang berbeda. Ia tidak hanya harus menjawab kritik atas hubungan PBNU dengan PKB, tetapi juga harus mengelola konsolidasi internal PBNU, menjaga hubungan dengan Rais Aam, mempersiapkan Muktamar, dan menghadapi munculnya nama-nama lain dalam percakapan menuju kepemimpinan PBNU berikutnya.
Dengan demikian, hubungan Cak Imin dan Gus Yahya menjelang Muktamar NU ke-35 tidak lagi bisa dibaca sebagai konflik dua pribadi. Ia telah menjadi bagian dari pertarungan tafsir yang lebih besar: bagaimana posisi NU terhadap politik praktis, bagaimana hubungan NU dengan PKB, bagaimana menjaga jarak organisasi tanpa memutus akar sejarah, dan bagaimana memastikan warga nahdliyin tidak hanya menjadi objek perebutan legitimasi.
Cak Imin membawa logika partai: kemandirian politik, kemenangan elektoral, koalisi, dan representasi warga nahdliyin di negara. Gus Yahya membawa logika jam’iyah: marwah NU, otoritas keagamaan, jarak dari politik praktis, serta transformasi organisasi.
Dua logika ini sebenarnya tidak harus saling meniadakan. Dalam sejarah NU, politik dan khidmah sering berjalan berdampingan, asalkan batas kelembagaannya jelas dan adab komunikasinya dijaga. Yang berbahaya bukan perbedaan pandangan, melainkan ketika perbedaan itu berubah menjadi saling menegasikan.
Pertemuan Cak Imin dan Gus Yahya di Pesantren Ploso, Kediri Jawa Timur (23 Juni 2026)
Menjelang Muktamar NU ke-35, pertanyaan terpenting bukan lagi sekadar apakah Cak Imin dan Gus Yahya bisa berdamai secara personal. Pertanyaan yang lebih besar adalah apakah NU dan PKB mampu menemukan format hubungan baru yang lebih sehat.
Format itu harus mengakui sejarah, tetapi tidak menjebak PBNU dalam politik praktis. Format itu juga harus memberi ruang bagi PKB sebagai kanal politik warga nahdliyin, tetapi tidak membuat PKB merasa bisa sepenuhnya lepas dari tanggung jawab moral terhadap tradisi NU.
Jika Muktamar NU ke-35 berhasil menjadi ruang konsolidasi, maka ketegangan PBNU-PKB dapat berubah menjadi momentum penataan hubungan. Tetapi jika Muktamar hanya menjadi arena perebutan posisi dan pengaruh, maka hubungan Cak Imin dan Gus Yahya bisa terus menjadi simbol dari retaknya komunikasi antara politik nahdliyin dan rumah besar NU.
Pada akhirnya, hubungan unik Cak Imin dan Gus Yahya adalah cermin dari dilema besar NU di era modern: bagaimana menjaga khittah tanpa kehilangan pengaruh politik, dan bagaimana berpolitik tanpa kehilangan adab jam’iyah.
Muktamar NU ke-35 akan menjadi salah satu titik penting untuk menjawab dilema itu. Bukan hanya bagi Gus Yahya dan Cak Imin, tetapi bagi masa depan hubungan NU, PKB, pesantren, dan warga nahdliyin dalam percaturan bangsa.
