Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu kebijakan besar pemerintah yang menyentuh langsung kehidupan jutaan anak Indonesia. Gagasannya sederhana dan baik: memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi, terlepas dari kondisi ekonomi keluarganya. Karena itu, ketika muncul kasus dugaan keracunan yang berulang, perhatian publik menjadi sangat wajar. Yang dipertaruhkan bukan sekadar keberhasilan sebuah program pemerintah, tetapi kesehatan dan keselamatan anak-anak yang menjadi penerima manfaat.
Namun, setiap kali kasus keracunan terjadi, kita sering terjebak pada pertanyaan yang terlalu sederhana: siapa yang harus disalahkan?
Padahal, persoalannya jauh lebih kompleks. MBG bukan sekadar urusan memasak dan membagikan makanan. Di belakang satu porsi makanan terdapat rantai yang panjang: pengadaan bahan baku, penerimaan dan penyimpanan, pengolahan, pemasakan, pemorsian, pengemasan, hingga distribusi kepada penerima manfaat. Pada setiap tahapan terdapat standar, kewenangan, dan pihak yang bertanggung jawab.
Karena itu, ketika terjadi keracunan, yang semestinya dibongkar bukan sekadar siapa yang berada di dapur, melainkan di titik mana rantai pengendalian itu gagal dan siapa yang memiliki kewenangan pada titik tersebut.
Ini menjadi penting karena posisi para pihak dalam penyelenggaraan SPPG tidak sama. Kepala SPPG dan ahli gizi merupakan unsur yang menjalankan fungsi operasional dan profesional dalam penyelenggaraan layanan. Sementara yayasan mitra pada prinsipnya berperan menyediakan fasilitas yang digunakan dalam pelaksanaan program berdasarkan kerja sama dengan BGN.
Pembedaan ini bukan untuk melepaskan yayasan mitra dari tanggung jawab. Jika fasilitas yang disediakan tidak memenuhi standar, persoalan sanitasi terjadi karena kondisi bangunan, air bersih tidak memenuhi persyaratan, atau kewajiban yang disepakati dalam kerja sama tidak dijalankan, tentu harus ada pertanggungjawaban dari pihak mitra.
Tetapi persoalan fasilitas tidak boleh otomatis disamakan dengan seluruh persoalan operasional.
Kalau masalahnya terdapat pada pemilihan bahan, proses penerimaan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, pengawasan kualitas, atau keputusan makanan untuk didistribusikan, maka harus dilihat siapa yang memiliki kewenangan pada tahapan tersebut. Dari sanalah pertanggungjawaban seharusnya ditentukan.
Prinsipnya sederhana: tanggung jawab harus mengikuti kewenangan.
Karena itu, sanksi juga tidak boleh diberikan berdasarkan asumsi atau sekadar karena sebuah kejadian berlangsung di suatu SPPG. Investigasi harus mampu menemukan sumber persoalan secara objektif. Jika masalahnya ada pada fasilitas, tanggung jawabnya berbeda dengan masalah yang muncul dalam proses operasional. Jika masalahnya berasal dari bahan baku, rantai pengadaannya harus diperiksa. Jika terjadi kegagalan dalam proses pengolahan atau pengawasan, maka pihak yang memiliki fungsi dan kewenangan pada tahap tersebut harus dimintai pertanggungjawaban.
Dengan cara berpikir seperti ini, penghentian sementara sebuah SPPG bukan menjadi akhir dari persoalan. Itu baru langkah awal untuk memastikan keamanan penerima manfaat. Setelahnya harus ada investigasi yang mampu menjawab penyebab dan titik kegagalannya.
Di sinilah MBG membutuhkan sistem yang lebih kuat.
Program sebesar MBG tidak cukup hanya memiliki standar operasional prosedur yang baik. Ia membutuhkan audit trail, jejak yang memungkinkan setiap proses ditelusuri. Bahan baku harus dapat diketahui asalnya, kapan diterima dan siapa yang memeriksa. Proses pengolahan harus tercatat. Waktu produksi dan distribusi harus dapat diketahui. Begitu pula siapa yang bertanggung jawab pada setiap tahapan.
Dengan sistem semacam ini, ketika terjadi insiden, pemerintah tidak perlu memulai investigasi dari dugaan. Jejaknya sudah tersedia dan dapat ditelusuri dari hulu sampai hilir.
Ini juga penting untuk mencegah persoalan yang sama berulang. Jika suatu pola kesalahan ditemukan pada beberapa SPPG, berarti persoalannya mungkin bukan lagi sekadar kelalaian individu, melainkan kelemahan sistem yang harus diperbaiki secara nasional.
Karena itu, kasus keracunan seharusnya tidak hanya menghasilkan daftar SPPG yang diberi sanksi. Lebih penting lagi, setiap kasus harus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem secara keseluruhan.
Kita tentu tidak boleh menutup mata terhadap masalah keamanan pangan dalam MBG. Tetapi kita juga tidak perlu terjebak pada kesimpulan bahwa munculnya kasus keracunan otomatis berarti program MBG gagal dan harus dihentikan. Program sebesar ini justru harus dibangun dengan mekanisme koreksi yang kuat.
Dukungan terhadap tujuan MBG dan kritik terhadap pelaksanaannya bukan dua hal yang bertentangan. Kita bisa mendukung cita-citanya sekaligus menuntut tata kelola yang lebih baik. Kita bisa menginginkan anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus memastikan makanan tersebut aman.
Sebab makanan bergizi yang tidak aman pada akhirnya tetap menjadi persoalan.
Keberhasilan MBG karena itu tidak cukup diukur dari berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan setiap hari. Ukurannya harus lebih luas: apakah makanan memenuhi standar gizi, apakah aman dikonsumsi, apakah prosesnya dapat diawasi, apakah setiap pihak memahami kewenangannya, dan apakah ketika terjadi masalah terdapat mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.
Pada akhirnya, MBG adalah program negara. Maka negara harus hadir bukan hanya dalam menghitung jumlah porsi yang dibagikan, tetapi juga dalam memastikan bahwa setiap porsi yang sampai ke tangan anak benar-benar layak dikonsumsi.
Ketika terjadi keracunan, masyarakat tidak membutuhkan saling lempar kesalahan. Masyarakat membutuhkan kejelasan: apa yang terjadi, di mana sistem gagal, siapa yang memiliki kewenangan pada titik tersebut, apa penyebabnya, dan apa yang dilakukan agar tidak terulang.
Jangan cari kambing hitam. Bongkar rantai tanggung jawab.
Sebab dalam program sebesar MBG, kejelasan pertanggungjawaban bukan sekadar soal administrasi. Ia adalah bagian dari cara negara menjaga keselamatan rakyatnya.
