Pernyataan Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago dalam rapat kerja bersama Badan Gizi Nasional (BGN) memunculkan beragam respons. Sebagian bahkan menafsirkan seolah-olah Irma menolak gagasan menjadikan kantin sekolah sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Padahal, jika dicermati secara utuh, substansi yang disampaikan bukanlah penolakan terhadap konsep kantin sekolah. Yang diingatkan Irma adalah soal prioritas.
Saat ini, BGN tengah memasuki fase yang sangat menentukan. Pergantian kepemimpinan menjadi momentum untuk melakukan konsolidasi sekaligus membenahi berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam situasi seperti ini, wajar apabila DPR mengingatkan agar fokus utama bukan menambah kebijakan baru, melainkan menyelesaikan pekerjaan rumah yang sudah ada.
Secara konsep, pemanfaatan kantin sekolah sebagai SPPG memang memiliki banyak kelebihan. Negara tidak perlu membangun dapur baru di setiap lokasi, biaya investasi dapat ditekan, distribusi makanan menjadi lebih dekat kepada peserta didik, dan operasional berpotensi lebih efisien. Bahkan, gagasan tersebut sudah muncul sejak tahap awal perancangan MBG, ketika pembangunan SPPG secara besar-besaran belum dimulai.
Namun, kebijakan publik tidak hanya berbicara mengenai konsep yang baik. Kebijakan juga harus mempertimbangkan kondisi yang sudah terbangun.
Hari ini, ekosistem MBG telah berkembang dalam skala yang sangat besar. Sekitar 27 ribu SPPG telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS), sementara lebih dari 12 ribu SPPG lainnya sedang dalam proses pembangunan atau siap beroperasi. Dengan kata lain, sekitar 40 ribu SPPG telah memiliki ID SPPG dan dipersiapkan untuk menjalankan program pemerintah.
Di balik angka tersebut terdapat investasi yang tidak kecil. Yayasan, koperasi, pelaku UMKM, hingga investor lokal telah membangun gedung, membeli peralatan, memenuhi standar operasional, merekrut tenaga kerja, bahkan menjalin kerja sama dengan petani, peternak, nelayan, dan pemasok bahan pangan. Semua dilakukan karena adanya kebijakan pemerintah yang memberikan ruang bagi kemitraan.
Karena itu, ketika muncul gagasan baru, pemerintah juga perlu menjawab satu pertanyaan penting: bagaimana keberlanjutan puluhan ribu SPPG yang telah dibangun berdasarkan kebijakan sebelumnya?
Pertanyaan ini menjadi semakin relevan apabila pemerintah melakukan penyesuaian terhadap jumlah penerima manfaat maupun kemampuan anggaran negara.
Sebagai ilustrasi, apabila Program MBG melayani sekitar 49 juta penerima manfaat, dengan kapasitas rata-rata 2.250 penerima manfaat per SPPG—memperhitungkan kapasitas yang lebih besar di wilayah perkotaan dan sekitar 1.500 penerima manfaat di daerah terpencil—maka kebutuhan nasional diperkirakan berada pada kisaran 22 ribu SPPG.
Perhitungan tersebut tentu merupakan simulasi. Namun simulasi itu menunjukkan pentingnya sinkronisasi antara jumlah penerima manfaat, kapasitas produksi, dan jumlah SPPG yang dibutuhkan.
Jika kebutuhan riil berada di kisaran tersebut, sementara sekitar 40 ribu SPPG telah memiliki ID, maka muncul pertanyaan yang tidak bisa diabaikan. Bagaimana strategi pemerintah terhadap sekitar 18 ribu SPPG lainnya? Apakah akan dioperasikan secara bertahap? Apakah akan dilakukan redistribusi wilayah layanan? Atau justru sebagian tidak pernah memperoleh kesempatan beroperasi?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan dimaksudkan untuk menghambat Program MBG. Sebaliknya, pertanyaan itu penting agar pemerintah memiliki peta jalan yang jelas dan memberikan kepastian kepada para mitra yang telah berinvestasi mengikuti kebijakan negara.
Yang juga tidak kalah penting, BGN saat ini sedang menghadapi tantangan kelembagaan yang besar. Pergantian kepemimpinan, evaluasi tata kelola, penyempurnaan sistem kemitraan, serta berbagai persoalan hukum yang masih berproses menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Dalam kondisi seperti ini, memperkuat organisasi dan memperbaiki tata kelola semestinya menjadi prioritas utama.
Program sebesar MBG membutuhkan stabilitas kebijakan. Perubahan strategi tentu merupakan hal yang wajar apabila didasarkan pada evaluasi. Namun perubahan tersebut juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap sistem yang telah dibangun, investasi yang telah dikeluarkan para mitra, serta keberlangsungan rantai pasok yang telah terbentuk.
Negara tidak boleh hanya mengajak masyarakat untuk berinvestasi ketika program dimulai, tetapi juga harus memberikan kepastian ketika arah kebijakan mengalami penyesuaian. Kepastian hukum dan konsistensi kebijakan merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik.
Dalam konteks itulah, pernyataan Irma Suryani Chaniago menjadi relevan. Yang beliau ingatkan bukanlah penolakan terhadap kantin sekolah sebagai SPPG, melainkan pentingnya menetapkan skala prioritas. Sebelum melahirkan kebijakan baru, BGN perlu terlebih dahulu merapikan fondasi yang sudah ada, menyelesaikan berbagai persoalan tata kelola, memastikan kepastian bagi para mitra, serta menyelaraskan kapasitas SPPG dengan kebutuhan riil program.
Program Makan Bergizi Gratis adalah investasi besar bagi masa depan Indonesia. Keberhasilannya tidak hanya diukur dari berapa banyak dapur yang dibangun atau seberapa besar anggaran yang diserap. Yang jauh lebih penting adalah kemampuan negara menjaga konsistensi kebijakan, membangun tata kelola yang transparan dan akuntabel, serta memastikan bahwa setiap investasi yang telah dilakukan benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
Pada akhirnya, kritik yang disampaikan DPR seharusnya tidak dipandang sebagai upaya menghambat program, melainkan sebagai mekanisme checks and balances agar Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan di jalur yang benar. Sebab, program sebesar ini tidak cukup hanya dibangun dengan semangat yang besar. Program ini juga membutuhkan tata kelola yang kuat, kebijakan yang konsisten, dan kepastian bagi seluruh pihak yang telah ikut membangunnya.
