KEDIRI, Bukaberitanya.com – Sejumlah masyayikh sepuh Nahdlatul Ulama (NU) dari berbagai daerah di Indonesia mengeluarkan seruan bersama menjelang pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama yang akan digelar dalam waktu dekat.
Seruan tersebut disampaikan dalam forum Ramah Tamah Masyayikh Nahdlatul Ulama yang berlangsung di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kediri, Jawa Timur, Sabtu (20/6/2026), bertepatan dengan 4 Muharam 1448 Hijriah.
Dalam pernyataan yang ditandatangani sejumlah ulama senior dan pengasuh pesantren terkemuka di lingkungan NU, para masyayikh menegaskan pentingnya menjaga khittah, marwah organisasi, serta hubungan historis dan spiritual antara Nahdlatul Ulama dan pesantren sebagai basis utama kelahiran dan perkembangan jam'iyah.
Seruan tersebut muncul di tengah berbagai dinamika dan pembahasan yang berkembang menjelang Munas Alim Ulama dan Konbes NU, termasuk terkait mekanisme pemilihan anggota Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA), aturan organisasi, hingga persiapan Muktamar Nahdlatul Ulama 2026.
Soroti Usulan Perubahan AHWA
Dalam poin pertama seruan, para masyayikh meminta agar Munas dan Konbes diselenggarakan dengan penuh kehati-hatian dan tanggung jawab serta tidak membahas maupun menetapkan materi yang berpotensi mengurangi hubungan historis, kultural, dan spiritual antara NU dengan para ulama dan pondok pesantren.
Perhatian utama para ulama tertuju pada wacana perubahan syarat dan mekanisme pemilihan anggota Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA), lembaga yang memiliki peran strategis dalam proses pemilihan Rais Aam PBNU.
Menurut para masyayikh, AHWA harus tetap dipertahankan sebagai forum keulamaan yang bertumpu pada kedalaman ilmu, keteladanan akhlak, keluasan pengabdian, serta pengakuan keulamaan dari warga Nahdlatul Ulama.
Karena itu, mereka secara tegas meminta agar usulan penambahan syarat calon anggota AHWA yang mengharuskan berasal dari unsur pengurus syuriyah dan berbasis representasi kewilayahan dibatalkan.
"Usulan penambahan syarat calon anggota Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) harus pengurus syuriyah dan didasarkan representasi kewilayahan harus dibatalkan," demikian bunyi seruan tersebut.
Selain itu, para masyayikh juga meminta agar usulan perubahan ketentuan mengenai larangan rangkap jabatan politik tidak dilanjutkan.
Bagi kalangan pesantren, AHWA merupakan instrumen penting yang menjaga tradisi kepemimpinan ulama dalam tubuh Nahdlatul Ulama. Karena itu, perubahan yang dianggap dapat mengubah karakter dasar AHWA dinilai perlu ditolak demi menjaga marwah organisasi.
Minta Muktamar NU 2026 Digelar di Pesantren
Poin kedua seruan menyoroti lokasi penyelenggaraan Muktamar Nahdlatul Ulama Tahun 2026.
Para masyayikh berpandangan bahwa pesantren merupakan rumah besar Nahdlatul Ulama sekaligus pusat transmisi ilmu, akhlak, tradisi, dan kepemimpinan keulamaan yang selama ini menjadi fondasi utama organisasi.
Atas dasar itu, mereka berharap Muktamar NU 2026 dapat diselenggarakan di lingkungan pondok pesantren.
Menurut mereka, penyelenggaraan muktamar di pesantren bukan sekadar persoalan lokasi, melainkan simbol penghormatan terhadap sejarah panjang NU yang lahir dari tradisi pesantren dan tumbuh bersama para ulama.
"Masyayikh berharap agar Muktamar Nahdlatul Ulama Tahun 2026 diselenggarakan di lingkungan pondok pesantren sebagai wujud penghormatan terhadap sejarah, tradisi, serta mata rantai keilmuan yang selama ini menjadi sumber kekuatan Nahdlatul Ulama," tulis para ulama dalam seruan tersebut.
Serukan Persatuan dan Adab Bermusyawarah
Pada poin ketiga, para masyayikh mengajak seluruh peserta, penyelenggara, pimpinan, serta seluruh unsur Nahdlatul Ulama yang terlibat dalam Munas Alim Ulama dan Konbes NU untuk menjaga ketertiban, akhlak, dan adab dalam bermusyawarah.
Mereka mengingatkan bahwa perbedaan pandangan dalam organisasi merupakan hal yang wajar, namun harus disikapi dengan semangat persaudaraan dan persatuan demi kemaslahatan jam'iyah.
Para ulama juga menegaskan bahwa penghormatan kepada ulama, penguatan pesantren, dan terjaganya persatuan merupakan modal utama bagi Nahdlatul Ulama dalam menjalankan khidmah kepada agama, bangsa, negara, dan kemanusiaan.
Di akhir seruan, para masyayikh memanjatkan doa agar Allah SWT senantiasa menjaga Nahdlatul Ulama, mempersatukan hati seluruh warganya, membimbing para pemimpinnya, dan melimpahkan keberkahan kepada para ulama, santri, serta seluruh pengabdi jam'iyah.
Ditandatangani Ulama Senior NU
Seruan yang dikeluarkan dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso tersebut ditandatangani oleh sejumlah tokoh dan ulama senior NU, yakni:
- KH. Nurul Huda Jazuli (PP Al-Falah Ploso, Mustasyar PBNU)
- KH. Anwar Manshur (PP Lirboyo, Mustasyar PBNU)
- KH. A. Kafabihi Mahrus (PP Lirboyo, Rais Syuriyah PBNU)
- Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin (PP An-Nawawi Tanara, Banten, Mustasyar PBNU)
- Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj (PP Al-Tsaqafah Jakarta, Mustasyar PBNU)
- KH. R. Muhammad Khalil As'ad (PP Wali Songo Situbondo)
- KH. Abdullah Ubab Maimoen (PP Al-Anwar Sarang, Mustasyar PBNU)
- KH. Ali Akbar Marbun (PP Al-Kautsar Medan, Syuriyah PBNU)
- KH. Ubaidillah Shodaqoh (Rais Syuriyah PWNU Jawa Tengah)
- KH. Ali Kholil (Rais Syuriyah PWNU Kalimantan Timur)
- Prof. Dr. KH. Asep Saifuddin Chalim (Pengasuh PP Amanatul Ummah, Ketua Umum PERGUNU PBNU)
- KH. Ahmad Syatibi Hambali (Rais Syuriyah PWNU Banten)
- KH. Mas'ud Masduqi (Rais Syuriyah PWNU DIY)
Keluarnya seruan ini menunjukkan bahwa kalangan pesantren dan para ulama senior NU memberikan perhatian serius terhadap arah pembahasan Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar NU, terutama menyangkut tata kelola organisasi, peran keulamaan, serta upaya menjaga hubungan erat antara Nahdlatul Ulama dan pesantren sebagai akar sejarah dan kekuatan utama jam'iyah.
