Menu

Mode Gelap
PKB Bogor Cetak Ratusan Kader Loyalis Muda Penuh Semangat Heboh Gaji dan Tunjangan DPR RI serta DPRD: Benarkah Tinggi? Belajar dari PATI: Ketika Kenaikan PBB-P2 Memicu Gejolak Politik PKB Kota Bogor Gaet Generasi Z Lewat PRA MUSANCAB 2025 di Enam Kecamatan Cak Imin Usul Pilkada Tak Langsung, Kepala Daerah Dipilih DPRD atau Pemerintah Pusat PKB Tegaskan Sejalan dengan Visi Prabowo di Harlah ke-27

News

Pemerintah Siapkan Bantuan Khusus untuk 3,1 Juta Warga Miskin Ekstrem

badge-check


					Pemerintah Siapkan Bantuan Khusus untuk 3,1 Juta Warga Miskin Ekstrem Perbesar

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar, mengumumkan bahwa pemerintah berencana memberikan bantuan khusus kepada 3,1 juta warga miskin ekstrem dalam tiga bulan ke depan. Bantuan ini akan disalurkan berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional yang saat ini tengah dalam tahap finalisasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

“Tiga bulan ke depan, kita akan menyasar 3,1 juta warga miskin ekstrem untuk mendapatkan bantuan khusus agar mereka dapat segera keluar dari kondisi kemiskinan ekstrem,” ujar Muhaimin Iskandar dalam konferensi pers di kantornya pada Kamis (30/1/2025).

Kemenko PM Jumpa Pers Dalam Program Pengentasan Miskin Ekstrim

Program Bantuan di Luar Bansos Kemensos

Bantuan khusus ini akan menjadi program tersendiri di luar bantuan sosial (bansos) yang selama ini dilaksanakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Namun, menurut Muhaimin, Kemensos akan melakukan penyesuaian dan efisiensi dalam penyaluran bantuan ini.

“Kita akan berupaya memberikan tambahan bantuan, tetapi nantinya Kemensos akan melakukan refocusing dan menyesuaikan dengan data yang ada untuk memastikan efisiensi program,” jelasnya.

Keputusan Hasil Rapat Tingkat Menteri

Keputusan ini diambil setelah rapat tingkat menteri (RTM) yang dihadiri oleh Plt Kepala BPS, Menteri Sosial, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Koperasi dan UKM, perwakilan dari Kementerian Keuangan, Ketua Badan Pengentasan Kemiskinan, Wamen KP2MI, serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Dalam rapat tersebut, Ketua BPS, Amalia Adininggar Widyasari, memaparkan perkembangan terbaru terkait data tunggal sosial ekonomi nasional. Berdasarkan data tersebut, terdapat 3,1 juta penduduk Indonesia atau sekitar 790 ribu kepala keluarga yang masih berada dalam kategori miskin ekstrem. Pemerintah berkomitmen untuk fokus menangani permasalahan mereka, terutama di wilayah-wilayah dengan tingkat kemiskinan ekstrem yang tinggi.

Tiga Tahap Penanganan Kemiskinan Ekstrem

Muhaimin menjelaskan bahwa upaya pengentasan kemiskinan ekstrem akan dilakukan dalam tiga tahap, yaitu:

  1. Pemberian Bantuan Khusus – Bantuan langsung akan disalurkan kepada warga miskin ekstrem untuk meringankan beban ekonomi mereka.
  2. Peningkatan Keterampilan – Akses pelatihan dan peningkatan keterampilan bagi warga usia produktif agar mereka dapat meningkatkan daya saing di dunia kerja.
  3. Dorongan Kemandirian Ekonomi – Mendorong warga miskin ekstrem untuk mandiri melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi.

Seluruh program ini akan dilaksanakan dengan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional yang telah memasuki tahap finalisasi. Amalia menegaskan bahwa data tersebut sudah siap digunakan dalam waktu dekat.

“Data tunggal ini sudah final, dan setelah dikomunikasikan dalam rapat hari ini, data tersebut akan segera dimanfaatkan untuk pelaksanaan program sosial,” ujar Amalia.

Dengan adanya bantuan khusus ini, pemerintah berharap jumlah warga miskin ekstrem di Indonesia dapat berkurang secara signifikan dan masyarakat dapat memiliki peluang yang lebih baik untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

PKB Bogor Cetak Ratusan Kader Loyalis Muda Penuh Semangat

2 November 2025 - 23:08 WIB

suasana pengukuhan dan pembaitan kader loyalis pkb kota bogor

Heboh Gaji dan Tunjangan DPR RI serta DPRD: Benarkah Tinggi?

20 Agustus 2025 - 19:23 WIB

PKB Kota Bogor Gaet Generasi Z Lewat PRA MUSANCAB 2025 di Enam Kecamatan

27 Juli 2025 - 23:05 WIB

Cak Imin Usul Pilkada Tak Langsung, Kepala Daerah Dipilih DPRD atau Pemerintah Pusat

24 Juli 2025 - 14:10 WIB

Trending di Headline