📅 Jakarta, 4 Juli 2025
📝 Redaksi Bukaberitanya.com
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman buka suara soal viralnya surat berkop Kementerian UMKM yang ditujukan ke sejumlah Kedutaan Besar RI di Eropa untuk mendukung kegiatan sang istri. Ia menyatakan siap bertanggung jawab dan secara sukarela menemui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna menjernihkan polemik yang berkembang.
“Saya menghormati dan sangat memahami ada pihak-pihak yang menghujat saya, yang marah kepada saya, yang mencaci maki saya. Wajar,” kata Maman usai bertemu Deputi Informasi dan Data KPK, Eko Marjono, di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (4/7).
Surat yang menjadi sorotan publik itu memuat permohonan dukungan terhadap kegiatan Agustina Hastarini—istri Maman—di enam negara Eropa: Sofia, Brussel, Paris, Bern, Roma, dan Den Haag, serta Istanbul. Warganet mempertanyakan legalitas penggunaan kop surat kementerian untuk kegiatan non-pejabat.
Maman tidak membantah bahwa surat itu berasal dari instansi yang dipimpinnya, namun ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut tak menggunakan fasilitas negara sedikit pun.
“Saya hadir di sini, saya bertemu dengan teman-teman, tidak ada sedikit pun kekhawatiran dalam diri saya karena lillahi ta’ala, itu semua tidak menggunakan fasilitas siapa pun,” ujar Maman.
Ia mengaku datang ke KPK secara inisiatif, bukan karena panggilan lembaga antirasuah. “Saya ingin membangun tradisi positif. Jadi, kalau ada hal-hal kayak begini, daripada berpolemik, ya kami datang ke KPK, tunjukkan tanda bukti,” tambahnya.
Kehadiran Maman di KPK berlangsung singkat. Ia datang pukul 15.05 WIB menggunakan mobil dinas RI 27 dengan nomor kecil 17, dan meninggalkan gedung pada pukul 16.02 WIB.
Surat yang beredar di media sosial dan memantik polemik itu dinilai sebagian kalangan sebagai bentuk penyalahgunaan atribut negara. Publik mempertanyakan mengapa seorang istri menteri yang bukan pejabat negara bisa menggunakan surat resmi kementerian untuk keperluan pribadi.
Polemik ini menjadi ujian integritas bagi Maman Abdurrahman sebagai pejabat publik. Langkahnya mendatangi KPK bisa menjadi preseden baru dalam membangun transparansi, atau justru membuka babak baru dalam pengawasan publik terhadap pejabat dan keluarganya.
